Warga Kamal Muara Kekurangan Air Bersih, PDIP Panggil Penyedia dan PDAM :: Nusantaratv.com

Warga Kamal Muara Kekurangan Air Bersih, PDIP Panggil Penyedia dan PDAM

Warga mengaku harus membayar mahal untuk air yang tak buruk
Warga Kamal Muara Kekurangan Air Bersih, PDIP Panggil Penyedia dan PDAM
Ima Mahdiah. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Warga Kamal Muara dan Kapuk Muara, Jakarta Utara mengalami kekurangan air bersih. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta berencana memanggil pengembang penyedia air bersih bagi warga kedua kawasan. Selain memanggil pengembang untuk dimintai keterangan, PDIP juga akan memanggil PDAM Jaya selaku perusahaan air milik daerah di Jakarta.

Baca juga: Ingub Anies Penanganan Polusi, PDIP: Tidak Menjawab

"Mau follow upkami panggil developer, dari Pemprov DKI kami fasilitasi, kami advokasi dan pihak warga," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019) sore.

Menurut dia, warga mengaku kualitas air yang buruk telah membuat warga terjangkit muntaber. Warga sesungguhnya tak keberatan jika harus membayar air ke pengembang, karena memang belum ada jaringan pelayanan PDAM di wilayah mereka. Tapi warga keberatan dengan kualitas layanan yang semakin buruk.

"Mereka sebenarnya enggak apa-apa kalau misal swasta ada dan dari PDAM juga ada. Justru lebih bagus. Tapi ini pengembangnya malah airnya standarnya jadi turun, airnya jadi kelihatan ada kotoran. Jadi kurang bagus. Mereka pun jadi sakit," jelas Ima.

Atas itu, warga mengusulkan agar PDAM bisa masuk ke wilayah itu.

"Mereka sih pengennya dari pemda bisa masuk. PDAM bisa masuk, itulah usulan dari mereka. Dari peraturan juga ada, dulu 2017 pernah digugat kalau misalkan swasta tidak sanggup Pemprov berhak masuk," kata dia.

Selama ini, warga membayar tagihan air ke pengembang hingga Rp 900 ribu tiap rumah per bulan. Warga kecewa karena bayaran tak sesuai dengan kualitas dan kuantitas air yang diperoleh.

Ima merasa DPRD DKI harus segera bertindak meminta keterangan pengembang.

"Ini warga, masa developer enggak mau kami panggil. Karena kan semua izinnya pun dari Pemprov DKI. Kita semua di Jakarta punya aturan jangan sampai ini kan menyangkut hidup layak orang karena kebutuhan pokok air," tandas mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semasa menjabat gubernur DKI itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0