Wapres Ma'ruf Minta Pemangkasan Eselon Tak Timbulkan Kegaduhan :: Nusantaratv.com

Wapres Ma'ruf Minta Pemangkasan Eselon Tak Timbulkan Kegaduhan

Ma'ruf meminta perampingan dilakukan secara cermat dan hati-hati
Wapres Ma'ruf Minta Pemangkasan Eselon Tak Timbulkan Kegaduhan
Wapres Ma'ruf Amin.

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta penghapusan jabatan struktural eselon III, IV dan V di instansi pemerintah, tak menimbulkan kegaduhan di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Wapres Ma'ruf dan Menteri Rapat Bahas Reformasi Birokrasi 

Perampingan birokrasi tersebut, kata dia harus dilakukan secara cermat, objektif, transparan, adil, dan menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga minim risiko.

"Yang perlu kita cari adalah solusi yang memberikan dampak terkecil," ujar Wapres ketika memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (12/12/2019). 

Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah KPBRN, berharap seluruh menteri terkait berkoordinasi dan bekerja secara serius guna mencapai reformasi birokrasi yang memperhatikan prinsip keadilan dan menjaga kesejahteraan ASN.

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simpel dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," tuturnya. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, usai rapat menyatakan proses perampingan birokrasi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Mengingat, banyaknya satuan kerja di setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah.

Sejauh ini sudah dua kementerian yang menyelesaikan perampingan eselon dengan menghapus jabatan struktural eselon III dan IV, yaitu Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan.

"Merampingkan dari eselon I sampai V ini perlu waktu, karena menyangkut orang, menyangkut pejabat struktur yang difungsionalkan. Penilaian kenaikan pangkat juga menjadi faktor," papar Tjahjo. 

Kementerian sudah meminta masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan terhadap satuan kerja yang jabatan strukturalnya memungkinkan untuk dirampingkan. Ia berharap pemetaan itu rampung pada awal tahun, guna selanjutnya dibahas mengenai penghitungan beban angka kredit bagi ASN.

"Untuk tahap yang lebih panjang, tentang bagaimana penjenjangannya, bagaimana angka kreditnya supaya bisa naik pangkat tapi tidak mengurangi penghasilan dan tetap sukses berinovasi, itu perlu waktu yang panjang," kata dia.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0