Usai Aibon Anggaran Pulpen DKI Juga Gak Wajar, Capai Rp 124 M :: Nusantaratv.com

Usai Aibon Anggaran Pulpen DKI Juga Gak Wajar, Capai Rp 124 M

PSI menduga masih banyak anggaran yang tak masuk akal di KUA-PPAS
Usai Aibon Anggaran Pulpen DKI Juga Gak Wajar, Capai Rp 124 M
Pulpen. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Bukan hanya anggaran lem Aibon Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dinilai tak wajar oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan masyarakat. Tapi juga anggaran ballpoint atau pulpen di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Baca juga: Anggaran Aibon Sekdisdik Bilang Salah Ketik, Kadisdik: Bukan 

Sebab, seperti Aibon, anggaran pulpen di KUA-PPAS juga tak masuk akal karena mencapai Rp 124 miliar.

"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," ujar anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019). 

William menyebut, temuan ini baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi pertanyaan. Atas itu, PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.

"Kami sudah ikuti rapat komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," tutur William.

William menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan itu. Ia pun khawatir belakangan anggaran pulpen dan anggarannya tak wajar lainnya kembali disebut salah input. 

"Kalau gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu-menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," jelas William.

Saat ini, anggaran ballpoint ataupun anggaran lainnya di KUA PPAS 2020 sudah tak bisa diakses di situs APBD DKI. Tak ada pilihan '2020' di halaman depan. Ketika laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4 dibuka, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan'.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0