Ungkap Anggaran Aibon, William Diputus Langgar Kode Etik :: Nusantaratv.com

Ungkap Anggaran Aibon, William Diputus Langgar Kode Etik

William bakal disanksi ringan dan diputus oleh Ketua DPRD
Ungkap Anggaran  Aibon, William Diputus Langgar Kode Etik
William Aditya Sarana (kanan).

Jakarta, Nusantaratv.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana bersalah melanggar kode etik. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut melakukan kesalahan ringan karena mengunggah anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar Dinas Pendidikan DKI di media sosial.

Baca juga: Formappi: DPRD yang Bermartabat Pasti Nilai Langkah William Terpuji 

"Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan, ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua, termasuk saya," ujar Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi, Jumat (28/11/2019). 

William, kata dia takkan dijatuhi sanksi berat kendati dinyatakan bersalah karena mengunggah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI 2020 itu.

"Iya, tak mungkin memberikan sanksi berat kayak begitu. Kalau jatuh, sama kita. Kan kode etik ini berlaku untuk seluruh anggota Dewan," jelasnya.

William melanggar Keputusan Dewan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Pasal 13 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi:

Anggota DPRD DKI Wajib bersikap kritis, adil, profesional dan proporsional dalam melakukan kemitraan kepada eksekutif. 

BK sependapat dengan sikap kritis William. Namun, William harus proporsional dan profesional dalam bersikap.

"Iya, yang itu saja. Tapi tidak kesalahan besar, kalau kritis wajib kita dukung, apresiasi," jelas Nawawi. 

"Kami sepakat menganggap kepada, Pak Wiliam bukan orang Komisi E. Itu salah satu di antara yang tidak proporsional. Padahal Komisi E ada orang PSI, Wakil Komisi E orang PSI kan. Ada dua orang duduk di Komisi E. Kenapa yang angkat itu Wiliam," imbuh Nawawi. 

Sebagai anggota DPRD, William kata Nawawi seharusnya bisa mengkonfirmasi ke pihak eksekutif mengenai persoalan itu. Apalagi, rencana anggaran yang diunggah bisa berubah karena bersifat sementara.

"Barang itu barang dummy, itu sejak dulu biasa, kesulitan penyusunan program, dia ambil dulu, meski pada akhirnya menjadi nol, mungkin saja tidak masalah," tutur Nawawi. 

BK sudah menyampaikan rekomendasi ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal pelanggaran William. Keputusan mengenai nasib William ada di tangan Prasetyo.

"(Keputusan) di tangan ketua. Iya, kalau rekomendasi A, tapi ternyata Pak Ketua B. Ya nggak apa-apa. Kewenangan mereka," tandas Nawawi. 

William sebelumnya dilaporkan warga DKI bernama Sugiyanto, ke BK DPRD DKI Jakarta. Ia dianggap melanggar kode etik karena mengunggah KUA PPAS yang masih berupa rancangan.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0