Tagihan 125 RS PDP Corona di DKI Belum Dilunasi Pemerintah :: Nusantaratv.com

Tagihan 125 RS PDP Corona di DKI Belum Dilunasi Pemerintah

Jika tak segera dilunasi, hal ini akan sangat membebani RS
Tagihan 125 RS PDP Corona di DKI Belum Dilunasi Pemerintah
Rumah sakit rujukan pasien corona di daerah. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Sebanyak 125 rumah sakit yang melayani pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona, belum menerima pencairan dana dari pemerintah. Hal ini terjadi karena petunjuk teknis (juknis) dan mekanisme pengajuan klaim dari Kementerian Kesehatan, disebut bertele-tele. 

Baca juga: WHO Tak Sarankan Indonesia Pakai Rapid Test buat Deteksi Corona 

Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Paranadipa Maikel, meminta pemerintah segera mencairkan uang tersebut. 

"Karena juknis dan mekanisme klaim juga baru diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Juknis tersebut disebutkan bahwa klaim akan dibayarkan jika berita acara pemeriksaan verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan telah diserahkan ke Kemenkes paling lambat 14 plus tiga hari kerja," ujar Mahesa, Senin (20/4/2020).

Ia tak merinci jumlah tagihan yang harus dibayarkan pemerintah. Yang pasti, rumah sakit tersebut berada di Jakarta. 

"Problem pembiayaan ini harus segera diatasi, karena mengingat semakin bertambahnya kasus covid-19, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dijalankan," imbuhnya.

Menurut Mahesa, apabila tak kunjung dilunasi, ia khawatir masalah tersebut membebani rumah sakit. Terlebih cukup banyak rumah sakit baik rujukan covid-19 maupun non-rujukan di berbagai daerah yang belum mendapat penggantian biaya dari pemerintah. 

Padahal, menurut dia beban rumah sakit cukup berat dalam operasional sehari-hari. 

Selain persoalan pembayaran klaim, Mahesa juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan yang menangani corona. 

"Kemampuan RS dan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus dijaga agar bisa melayani masyarakat, termasuk kemampuan membayar gaji dan jasa medik," tuturnya.

Mahesa menjelaskan sejumlah hal yang membuat beban pendanaan rumah sakit meningkat selama wabah corona. Salah satunya, imbauan tidak membuka praktik dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. 

"Ditambah adanya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan No.1118 tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan untuk tidak praktik rutin kecuali emergensi. Akhirnya pemasukan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dari klaim ke BPJS Kesehatan maupun dari pasien umum menurun drastis," tandasnya. (CNNIndonesia.com) 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0