Sondang Tampubolon Ingin Bansos Tunai dan Sembako Tepat Sasaran :: Nusantaratv.com

Sondang Tampubolon Ingin Bansos Tunai dan Sembako Tepat Sasaran

Ia meminta masyarakat turut mengawasi penyaluran bantuan bersama-sama
Sondang Tampubolon Ingin Bansos Tunai dan Sembako Tepat Sasaran
Sondang Tampubolon (kiri) saat memfasilitasi penyemprotan disinfektan di masjid kawasan Jakarta Timur. (Wira Ginting)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai antisipasi dampak penanganan virus corona seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maupun social distancing dan physical distancing. 

Baca juga: Pemprov DKI Mulai Salurkan Bansos ke Warga 

Untuk di Jakarta yang memberlakukan PSBB, bantuan diberikan berupa paket sembako. Sementara di daerah lainnya, bantuan yang disalurkan merupakan uang tunai Rp 600 ribu tiap bulan, selama tiga bulan. 

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap bantuan tersebut tepat sasaran dan tak disalahgunakan. 

"Saat ini saya di Komisi VI memang tidak berhubungan langsung dengan bantuan langsung sembako, karena ini Komisi VIII. Tapi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di Fraksi PDI Perjuangan untuk anggaran yang sebesar Rp 16 triliun lebih ini benar-benar tepat kepada sasarannya, kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan," ujar Sondang di Jakarta, Kamis (9/4/2020). 

Penggunaan anggaran secara tepat tanpa penyelewengan dinilai Sondang penting. Mengingat, saat ini negara tengah kesulitan mencari pendapatan di tengah mewabahnya covid-19.

"Karena beban moralnya sangat besar sekali dan ini mengambil dari APBN kita, yang kita tahu pemasukan negara seperti dari pajak karena covid-19 berkurang," kata dia. 

Bukan hanya DPR, Sondang meminta seluruh pihak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos tersebut. Apalagi, sekarang eranya media sosial, sehingga masyarakat atau siapa pun bisa dengan mudahnya melaporkan apabila menemukan penyimpangan. 

"Seluruh masyarakat harus ikut serta mengawasi, tidak hanya di DPR. Masyarakat apabila mengetahui ada penyalahgunaan atau penyelewengan-penyelewengan di lapangan saat penyaluran sembako ini diharapkan langsung melapor. Apakah di DPR atau melalui media sosial, kita memiliki media sosial, para anggota DPR," tuturnya. 

"Pun bisa melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita tahu KPK memiliki informan-informan juga di lapangan yang saat ini mengawasi pemerintah dalam hal mengelola keuangan negara," imbuh Sondang. 

Lebih lanjut perempuan 36 tahun itu berharap, agar bansos turut diberikan kepada para pekerja informal. Terutama mereka yang tak terdata sebagai penerima bantuan yang sebelumnya diberikan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"Dan itu betul-betul dicatat, apa betul mereka layak diberikan. Juga kepada masyarakat yang di atas persis garis kemiskinan yang saat ini ekonominya terganggu karena tidak bisa melakukan aktivitas usaha akibat PSBB dan social distancing," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0