Soal Tolak Reklamasi, PDIP: Anies Plintat-plintut :: Nusantaratv.com

Soal Tolak Reklamasi, PDIP: Anies Plintat-plintut

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies-Sandi Baswedan soal reklamasi dinilai tak konsisten
Soal Tolak Reklamasi, PDIP: Anies Plintat-plintut
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono (Gesuri)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai Gubernur DKI, Jakarta Anies Baswedan tidak konsisten dalam menolak proyek reklamasi. Sebab katanya, sejauh ini Anies dianggap tak serius menyelesaikan peraturan daerah (Perda) yang mengatur Pulau Reklamasi.

"Ini kan soal sikap Anies yang plintat-plintut. Sejak awal beliau katakan menolak reklamasi. Tiba-tiba, diam-diam melegalkan reklamasi. Ini kan nggak baik juga untuk publik. Jadi reklamasi ini hanya sekadar menarik opini," ujar Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Gembong mengungkapkan, sampai sekarang Perda yang mengatur zonasi di Pulau Reklamasi belum juga dibahas dengan DPRD. Ia pun menyayangkan adanya kabar penerbitan IMB di Pulau C serta D.

"Sampai hari ini juga belum kita selesaikan. Jadi dua perda itulah yang seharusnya melandasi Pemprov bisa menerbitkan IMB di atas lahan reklamasi itu," kata dia.

Menurut Gembong belum ada dasar hukum penerbitan IMB Pulau Reklamasi, sehingga dokumen tersebut tidak bisa diterbitkan. 

"Ya pasti melanggar. Menerbitkan sertifikat IMB itu alat hukumnya apa? Kan pertanyaannya di situ. Sementara Perda zonasi sampai hari ini belum kita selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, revisi perda tata ruang sampai hari ini juga belum kita selesaikan," papar dia.

Anies menarik draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta dari DPRD pada 22 November 2017. Ia mengatakan, aturan yang ada dalam Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta tak sesuai dengan situasi saat ini, sehingga perlu pengkajian dengan melihat segala aspek seperti geopolitik, ekonomi, hingga sosial.

Semua konsekuensi dari pencabutan dua raperda ini akan dibuatkan lagi landasan hukumnya, tujuannya agar tidak adanya masalah yang timbul di kemudian hari. (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0