Rp 87,25 T, APBD DKI Akhirnya Diketok :: Nusantaratv.com

Rp 87,25 T, APBD DKI Akhirnya Diketok

Sejumlah catatan dilampirkan DPRD DKI terhadap APBD tersebut
Rp 87,25 T, APBD DKI Akhirnya Diketok
Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Pengesahan ini molor dari jadwal yang seharusnya diketok paling lambat 30 November lalu.

Baca juga: Anies dan DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan, Kok Bisa? 

Total anggaran yang disahkan sebesar Rp 87,95 triliun. Rinciannya Rp 82,19 triliun pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp 79,61 triliun.

Sementara penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 5,7 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 8,3 triliun.

Kendati begitu, ada sejumlah catatan yang dilampirkan DPRD guna menjadi bahan evaluasi.

"Saya bacakan beberapa catatan, saran, dan masukan bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat," ujar anggota Badan Anggaran Achmad Yani kala membacakan dokumen raperda APBD 2020, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Di bidang pemerintahan, DPRD DKI menyepakati bahwa ada pengurangan anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang.

Ke depan, dalam menjalankan tugasnya TGUPP akan dievaluasi, sehingga kasus rangkap jabatan tak terulang.

"Untuk perekonomian, DPRD berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dilaksanakan setelah moratorium dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, eksekutif, dan seniman," kata Achmad. 

Sementara bidang keuangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi sorotan sebab pendapatannya hanya Rp 1,3 triliun padahal seharusnya bisa lebih besar.

Selanjutnya pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, masalah banjir dan kemacetan masih menjadi sorotan. 

"Pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI Jakarta sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan boarding school untuk membantu rakyat kurang mampu agar dapat bersekolah, tetapi rencana ini harus ada kajian komprehensif," tandasnya Achmad.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0