PSI Temukan Tiga Kejanggalan Dalam Surat Rekomendasi TACB Formula E :: Nusantaratv.com

PSI Temukan Tiga Kejanggalan Dalam Surat Rekomendasi TACB Formula E

Pada tanggal 11 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
PSI Temukan Tiga Kejanggalan Dalam Surat Rekomendasi TACB Formula E
Anggota Partai Solidaritas Indonesia, Anggara Wicitra Sastroamidjojo / Foto: Gatra

Jakarta, Nusantaratv.com - Perhelatan Formula E terus menjadi sorotan berbagai pihak. Setelah ketua DPRD Prasetio Edi, kali ini giliran, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai ada sejumlah kejanggalan di dalam surat tindak lanjut yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Pada tanggal 11 Februari 2020, Gubernur DKI Jakarta menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Menurut Anies, rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15.

Anggara mengatakan, kejanggalan pertama adalah surat permohonan dikirimkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Padahal, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 Tahun 2019, penyelenggara Formula E adalah PT Jakarta Propertindo.

Menurut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomotr 1513 tahun 2019, Dispora ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Pendukung Penyelenggaraan Formula E 2020.

  1. DPRD Duga Anis Dan Jajarannya Palsukan Surat Rekomendasi TACB Soal Formula E

"Ini tidak wajar. Di mana-mana kalau ada acara musik atau olahraga, biasanya penyelenggara acara atau event organizer (EO) yang minta izin ke Pemprov DKI. Jadi, seharusnya yang minta izin adalah Jakpro sebagai penyelenggara, bukan Dispora," kata Anggara dikutip laman Kompas, Jumat (14/2/2020).

Anggara juga menjelaskan bahwa kejanggalan kedua di dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan tidak ada referensi nomor surat keputusan Tim Sidang Pemugaran (TSP) sebagai bukti telah dilakukan rapat pembahasan. 

"Saya mempertanyakan proses rapat pembahasan oleh TSP. Jika ada rapat pembahasan, seharusnya ada surat keputusan TSP dan anggota tim membubuhkan tanda tangan di gambar layout sirkuit. Tapi Kepala Dinas Kebudayaan mengklaim telah melakukan rapat pembahasan pada 20 Januari 2020," jelasnya.

Dan kejanggalan yang ketiga adalah rapat pembahasan hanya berlangsung satu hari. Padahal, kata Anggara, rapat pembahasan teknis oleh TSP biasanya berlangsung beberapa kali untuk memastikan bahwa rencana konstruksi telah sesuai peraturan.

"Aneh banget kalau rapat pembahasan cagar budaya bisa selesai satu hari. Apalagi, setahu saya, ada beberapa revisi layout sirkuit balapan hingga versi terakhir tanggal 5 Februari yang diajukan ke Setneg," ujarnya.

Terkait hal ini, PSI akan menyurati Dinas Kebudayaan untuk meminta dokumen-dokumen terkait rapat pembahasan tersebut.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
1
wow
0