Polemik Banjir Underpass Kemayoran, Istana: Setiap Pembangunan di Situ Tanggung Jawab DKI :: Nusantaratv.com

Polemik Banjir Underpass Kemayoran, Istana: Setiap Pembangunan di Situ Tanggung Jawab DKI

Menurut Heru Pemprov diberi otonomi pemerintah pusat untuk mengatasi banjir DKI
Polemik Banjir Underpass Kemayoran, Istana: Setiap Pembangunan di Situ Tanggung Jawab DKI
Banjir underpass Kemayoran. (Tribun Jakarta)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merasa tak perlu bertanggung jawab atas penyelesaian banjir di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat, karena wilayah itu dikelola Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya hanya bisa membantu mengatasi persoalan itu.

Baca juga: Pemprov Mengaku Tak Urusi Banjir Underpass Kemayoran 

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menanggapi dengan menyebut penanganan banjir di kawasan itu seharusnya turut menjadi tanggung jawab Pemprov. Mengingat kebijakan penanggulangan banjir dan perencanaan pembangunan Jakarta berada di tangan Pemprov. 

"Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan pemda DKI," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Menurut Heru, sesungguhnya semua wilayah Jakarta menjadi tanggung jawab Pemprov. 

"Jangan hanya karena ada area yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," jelasnya. 

Heru menyatakan, salah satu tugas Pemprov adalah mengatasi banjir di area kerjanya. 

"Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir," tuturnya. 

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI ini menuturkan, awalnya Pemprov hanya memiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI yang bertugas antara lain menangani infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan tata air. Lantaran cukup beratnya tugas Dinas PU, maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air (DSDA). 

"Artinya Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka, maka dibentuklah DSDA," jelas Heru.

Di samping itu, di Jakarta terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan. Bahkan pada beberapa tahun lalu mereka memiliki perahu karet dan perlengkapan lainnya guna mengantisipasi bencana banjir.

"Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?" papar Heru.

Apalagi, setiap pembangunan di wilayah Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemprov. Tak terkecuali di kawasan Kemayoran.

"Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?" tandas pria yang sempat dipilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi bakal calon wakil gubernur DKI pendampingnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0