Pemprov Baru Kirim Surat Persetujuan Revitalisasi Monas ke Setneg Hari Ini :: Nusantaratv.com

Pemprov Baru Kirim Surat Persetujuan Revitalisasi Monas ke Setneg Hari Ini

Menurut Hery tak diperlukan izin untuk merevitalisasi Monas
Pemprov Baru Kirim Surat Persetujuan Revitalisasi Monas ke Setneg Hari Ini
Revitalisasi Monas.

Jakarta, Nusantaratv.com - Revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak November tahun lalu. Namun, surat persetujuan tidaknya revitalisasi baru akan dikirimkan ke Pemprov ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) hari ini. 

Baca juga: Dinilai Janggal, Proyek Revitalisasi Monas Dilaporkan ke KPK 

"Sudah disiapkan. Sore ini kemungkinan (dikirim). Ya kalau di dalam ketentuannya kan kita bahasanya itu bukan izin ya, (tapi) persetujuan," ujar Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto, di Balai Kota DKI, Jumat (24/1/2020). 

Heru mengatakan, proyek revitalisasi Monas hingga kini belum dihentikan. Sebab hal itu tak bisa dilakukan secara mendadak. 

"Ya namanya proyek itu kan enggak semudah harus kemudian dihentikan kan, ini kan ada mekanisme kontrak. Itu saja aturan yang kita pegang. Kalau perjanjian kan enggak mungkin langsung putus," tuturnya. 

Sekretaris Kementerian Setneg Setya Utama, sebelumnya menyebut revitalisasi Monas belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Keberadaan Komisi Pengarah ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Di samping Komisi Pengarah, ada juga Badan Pelaksana Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Komisi Pengarah diketuai menteri sekretaris negara. Sementara Badan Pelaksana dipimpin gubernur DKI Jakarta yang merangkap Sekretaris Komisi Pengarah.

Tugas Komisi Pengarah ialah memberi pengarahan dan pendapat kepada Badan Pelaksana, memberi persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun Badan Pelaksana, serta melakukan pengendalian tugas.

Sementara Badan Pelaksana, tugasnya menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan, menyusun perencanaan dan pembiayaan, serta mengelola dan memelihara Taman Medan Merdeka, termasuk Monas.

Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada presiden melalui Komisi Pengarah.

Mengacu Keppres Nomor 25 Tahun 1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.

Revitalisasi Monas sendiri dikritik, karena mengorbankan kawasan hijau di lokasi itu. Sebanyak 190 pohon ditebang guna mendukung revitalisasi. Di samping itu, profil kontraktor yang mengerjakan proyek yang dinilai tak jelas, juga disoroti. Kejanggalan tersebut bahkan sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0