Pangkas Birokrasi, Jokowi Mau Ganti PNS dengan Robot :: Nusantaratv.com

Pangkas Birokrasi, Jokowi Mau Ganti PNS dengan Robot

Birokrasi yang berbelit menjadi penyebab investasi sulit masuk ke Indonesia
Pangkas Birokrasi, Jokowi Mau Ganti PNS dengan Robot
Presiden Jokowi (kedua dari kiri).

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Upaya ini bagian dari program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga.

Baca juga: Ke Acara Bankir Terjebak Macet, Jokowi: Itu Kenapa Ibu Kota Dipindah 

"Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," ujar Jokowi di CEO Forum, The Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Jokowi, program pemangkasan pejabat merupakan upaya reformasi birokrasi yang memang dibutuhkan para pelaku usaha. Sebab, birokrasi yang rumit selama ini menjadi salah satu alasan investasi masuk ke Indonesia.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," paparnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah bakal mengalihkan pekerjaan bagi pegawai pemerintahan yang bekerja di bidang pembuatan perizinan.

"Sekarang beberapa sudah didorong antara lain omnibus law untuk Cipta Kerja dan juga ada yang namanya OSS dan single map policy. Jadi salah satunya menggunakan AI di situ," kata Airlangga.

Misalnya petugas yang membuat izin mendirikan bangunan (IMB). Airlangga mengatakan, dengan kecerdasan buatan, IMB tak perlu lagi digunakan.

"Contoh, kita menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat. Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar," jelasnya.

Menurut Airlangga, dengan berlakunya sistem itu, para pengusaha yang mau mengajukan perizinan tak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi yang berlapis.

"Jadi, kalau sudah memenuhi standar, bisa berproses dengan OSS (Online Single Submission). Sekarang kan, walaupun sudah ada OSS, masih ada intervensi 'rekomendasi'. Sehingga nanti rekomendasi untuk Pertek dan lain-lain akan kita hilangkan. Sehingga orang untuk bangun gedung 2 lantai 'tidak memerlukan IMB'," kata dia.

Begitu pula dengan birokrasi dalam penerbitan izin usaha bagi UMKM. Dengan kecerdasan buatan, para pelaku UMKM bisa bebas dari birokrasi yang berbelit.

"Terus di dalam omnibus law juga kita didorong kemudahan untuk UMKM. Ini termasuk untuk perizinan, selama ini kan perizinan diproses. Tapi usaha kecil-menengah bisa dengan registrasi saja dan ada penambahan bahwa untuk membuat bisnis itu tidak perlu. Kalau berdasarkan UU sekarang harus ada dua pihak, tetapi ke depan nanti cukup satu pihak saja," beber dia.

Walau demikian, Airlangga belum mau mengungkapkan kapan pemerintah mulai memangkas birokrasi di pemerintah dan menggantinya dengan AI. Yang pasti, kata dia program tersebut bakal diluncurkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terlebih dahulu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0