Narasi Pelanggaran Rakyat Kecil dan Besar Anies Dinilai Berbahaya :: Nusantaratv.com

Narasi Pelanggaran Rakyat Kecil dan Besar Anies Dinilai Berbahaya

PSI nilai upaya mempertentangkan rakyat kecil dan besar oleh Anies berbahaya
Narasi Pelanggaran Rakyat Kecil dan Besar Anies Dinilai Berbahaya
Politisi PSI Rian Ernest

Jakarta, Nusantaratv.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menata pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Tanah Abang. Anies merespon dengan menyebut apa yang dilakukan PKL merupakan pelanggaran rakyat kecil yang perlu dicarikan solusi, bukan seperti pelanggaran besar yang harus dihukum. Narasi Anies ini dinilai berbahaya bagi kebersamaan warga Jakarta.

"Narasi pelanggaran besar dan pelanggaran kecil yang dilontarkan Gubernur DKI sangatlah berbahaya bagi demokrasi. Retorika ini membelah warga dan dapat menyulut kebencian dan kecurigaan di antara warga Jakarta," ujar juru bicara hukum PSI, Rian Ernest, Jumat (23/8/2019).

"Menentangkan status hukum antara yang miskin dan kaya secara nyata dan vulgar seperti itu hanya akan merugikan warga DKI Jakarta yang memang sejatinya merupakan melting pot dari berbagai kelas dan latar belakang," tambah dia.

PSI, kata Rian, memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan PKL. Namun, cara-cara yang dilakukan harus legal dan tak merugikan orang kecil lainnya, serta publik.

Rian juga turut menyinggung pernyataan Anies tentang pelanggaran penggunaan air di DKI. Menurutnya, Anies tak perlu bernarasi, sebab sebagai gubernur, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki kewenangan untuk menindak oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Semakin aneh pula ketika Pak Anies melontarkan narasi soal pelanggaran penggunaan air yang sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur DKI. Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak. Gubernur DKI punya kewenangan penuh. Tidak perlu dengan kata-kata, tapi tindak nyata. Berhentilah beretorika, Pak Anies. Anda Gubernur, bukan pujangga. Rakyat butuh kerja, bukan makan kata-kata," ucap Rian.

Anies sebelumnya membandingkan tentang pelanggaran rakyat kecil dan besar di DKI. Kalau ada pelanggaran yang diduga dilakukan rakyat kecil, kata dia orang akan ramai-ramai memviralkan, hingga menuntut ke jalur hukum. Tapi jika ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak yang disebutnya 'raksasa', seperti penyedotan air tanah di Jalan Thamrin-Sudirman, tak ada yang menuntut.

"Sering kali pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian. Penyedotan air tanah di (Jalan) Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret, viral, dan tak ada yang nuntut di MA (Mahkamah Agung)," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Anies ada dua jenis pelanggaran di masyarakat, yakni karena kebutuhan dan keserakahan. Ia berharap orang-orang tak lebih sensitif pada pelanggaran oleh rakyat kecil, sementara yang besar tidak.

"Yang melanggar karena keserakahan ditindak secara hukum. Yang melanggar karena kebutuhan harus diselesaikan solusi untuk kebutuhannya. Karena ada kebutuhan hidup," kata dia.

"Jangan sampai kita lebih sensitif pada pelanggaran rakyat kecil dan insensitif pada pelanggaran yang besar. Padahal yang besar itu melanggarnya karena keserakahan," imbuhnya.

Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tengah mencari solusi masalah terkait PKL di trotoar Jakarta. Solusi yang diberikan, menurutnya takkan menghapus kesempatan bekerja masyarakat.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0