Menteri PUPR: Masalah Banjir Ibu Kota Negara, Semua Bertanggung Jawab :: Nusantaratv.com

Menteri PUPR: Masalah Banjir Ibu Kota Negara, Semua Bertanggung Jawab

Menurut Menteri PUPR Masalah Banjir di Ibu Kota Negara Merupakan Tanggung Jawab Baik Pemerintah Pusat Maupun Provinsi
Menteri PUPR: Masalah Banjir Ibu Kota Negara, Semua Bertanggung Jawab
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Jakarta/ Setkab

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah Banjir Ibu Kota Negara semua bertanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

"Jangan dibeda-bedakan kewenangannya karena ini ibu kota negara, semua bertanggung jawab. Yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Ini yang dari dulu. Saya ini kan di PU kan sejak kepala seksi, kepala seksi, kepala subdit, direktur, Dirjen SDA, jadi saya kenal semua dengan Kepala Dinas SDA provinsi. Ketemunya pun di lapangan, pasti di Manggarai jam 2 malam, jam 6 pagi, pasti ketemu kalau pas kondisi hujan begini," ujar Menteri PUPR di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurut Menteri PUPR, jangan ada yang duplikasi sehingga pompa mana saja yang datang itu duluan, karena ini ibu kota negara.

"Itu kan kewenangan itu hanya untuk supaya sistematika saja tetapi kalau dalam kondisi darurat banjir nah itu kita harus semua bertanggung jawab," jelas Menteri PUPR.

Menteri PUPR juga turut menyampaikan bahwa kondisi sungai, Selasa (25/2) kemarin, yang status siaga 2 hanya di Pintu Air Manggarai dan Karet, yang lainnya masih 4 dan 3.

Baca Juga: Dampak Banjir, Gardu Tol Cempaka Putih Belum Bisa Beroperasi

"Jadi itu kesimpulannya memang drainasenya yang mungkin kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air, intensitas hujannya," ucap Menteri PUPR.

Kementerian PUPR, menurutnya saat ini sedang membuat pompa yang di Sentiong, jadi di hilir pompa Ancol, dibuat open sekarang ini sehingga kalau air pasang masuk ke sini, makanya Kali Item sekarang banjir.

"Nah ini nanti kita bikin, sudah lelang sekarang, kita bikin pintu sehingga kalau air masuk ke sini kita pompa sehingga air laut sudah enggak bisa lagi masuk. Itu mudah-mudahan tahun depan sudah selesai itu karena masang besar sekali pompanya, saya lupa kapasitasnya tetapi itu pompa banjir yang besar, hampir Rp600 miliar biaya konstruksinya," kata Menteri PUPR.

Sementara itu, menurut Menteri PUPR saat ini pemerintah sudah menyiapkan pompa-pompa yang sifatnya lebih mobile dan lebih banyak.

"Saya kira. kan saya sudah dengan Pak Erick, Menteri BUMN, saya minta BUMN karya untuk membeli pompa-pompa mobile, menjadi asetnya mereka tetapi pada saat begini kita akan memanfaatkan bersama," tambah Menteri PUPR.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0