Menaker Diminta Copot Kepala Humasnya, Kenapa? :: Nusantaratv.com

Menaker Diminta Copot Kepala Humasnya, Kenapa?

Soes dinilai tak akomodatif dengan wartawan dan masyarakat
Menaker Diminta Copot Kepala Humasnya, Kenapa?
Kantor Kemnaker. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah diminta mencopot Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno dari jabatannya. 

Baca juga: Erick Thohir Minta Bos BUMN Naik Pesawat Kelas Ekonomi 

Sebab, Soes dinilai tak akomodatif dengan wartawan dan masyarakat umumnya. Para wartawan yang sehari-hari meliput di Kemnaker yang mencoba menghubungi Soes, mengaku kerap tak digubris. 

"Menaker segera copot Soes. Kalau tidak rusak citra pemerintah. Masa kepala biro humas tidak bisa dihubungi wartawan?" ujar wartawan senior yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu (18/12/2019).

Senada, pimpinan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker)-Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI), Edi Hardum menilai Soes tak kooperatif dengan awak media. 

"Soes tidak bersahabat dengan wartawan. Sejak ia menjadi Kepala Biro Humas hampir seluruh jajaran Biro Humas Kemnaker terutama yang bereselon III dan IV seperti melihat wartawan bukan sebagai partner, mitra, tetapi musuh. Saya pikir Menaker segera mengganti Soes sebagai Kepala Biro Humas. Kemnaker jadi tidak bersahabat dengan media," papar Edi.

Sementara, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Yunus Yamani mengaku tak dihiraukan Soes kala menghubungi pria itu untuk menanyakan persoalan ketenagakerjaan. 

"Saya sebagai anggota masyarakat dan pelaku kepentingan dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ingin menanyakan hal penting untuk pembangunan bangsa dan negara, ia tak pernah gubris. Kepala Biro Humas kok sombong sekali?" beber Yunus.

Adapun Direktur Pelayanan  Advokasi  untuk Keadilan dan  Perdamaian (Padma)  Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan biro  humas kementerian atau lembaga pemerintah harus dekat dengan pers karena merupakan mitra strategis dalam mempublikasikan kebijakan pemerintah ke masyarakat. 

Pers, kata dia juga menjadi penyambung lidah publik ke pemerintah, sekaligus alat kontrol jika ada maladministrasi atau tindak pidana korupsi di Kemnaker yang merugikan keuangan negara. 

"Jadi kepala biro humas sekaligus jubir Menaker dan Kemnaker yang setiap saat  siap dihubungi wartawan dan lembaga pendamping tenaga kerja dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri bukan menghindar apalagi diam tanpa memberikan keterangan apa-apa,” kata Gabriel.

Gabriel berharap Kepala Biro Humas Kemenaker belajar dari juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), humas Polri, TNI maupun jubir Kemlu RI yang responsif dan bersahabat. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0