KPID Jakarta: Siap Lindungi Masyarakat :: Nusantaratv.com

KPID Jakarta: Siap Lindungi Masyarakat

Pada akhirnya kedudukannya KPI memonitor semua Lembaga Penyiaran agar penyiaran di Indonesia memberikan pelayanan informasi yang sehat
KPID Jakarta: Siap Lindungi Masyarakat
KPID Jakarta, Bambang Pamungkas

Jakarta, Nusantaratv.com - Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebuah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. 

Didalamnya memiliki semangat bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang notabene milik publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. 

Pada akhirnya kedudukannya KPI memonitor semua Lembaga Penyiaran agar penyiaran di Indonesia memberikan pelayanan informasi yang sehat seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Prinsip pertama adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Prinsip kedua adalah bahwa pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan yang dirumuskan oleh KPI.  

Berdasarkan latar belakang tersebut Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID DKI Jakarta merasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Diskusi, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Perkembangan Tekhnologi Di Bidang Penyiaran.” 

Jadi tugas pokok bukan hanya pada pengawasan materi isi siaran namun bagaimana meningkatkan dan menstimuli lembaga penyiaran untuk tumbuh dan berkembang sehingga bisa melahirkan muatan isi siaran yang dpt membangun krakter masyarakat sesuai dengan roh Penyiaran (UU Penyiaran).

Pada akhirnya Kegiatan Monitoring Evaluasi (Monev) ini untuk melihat lebih detail gambaran dan kondisi LP khususnya di Wilayah DKI Jakarta dan melakukan pemetaan persoalan yang dihadapi oleh LP. 

Koordinator Kegiatan Monev Penyiaran sekaligus Komisioner KPID Jakarta Bid. PS2P Th. Bambang Pamungkas menegaskan, bahwa nantinya hasil kegiatan Monev Infrastruktur dapat menjadi cermin bagi LP berkenaan dengan aktivitas Penyiaran yang dijalankan selama ini dan menjadi contoh bagi KPI Daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Jakarta sebagai barometer industri Penyiaran dirasa sangat perlu bahwa kita hanya terfokus pada keberadaan LP yang besar namun hal-hal lainnya kerap di lupakan, dan saat terjadi persoalan, seperti keterlambatan pembayaran IPP, ISR, dan hingga persoalan hak siar tidak termonitor.

Bambang melanjutkan bahwasanya melalui monev diharapkan bola kusut berkenaan dengan industri Penyiaran sedikit demi sedikit dpt terurai.

Koord Bid PS2P KPID Jakarta Tri Andri Supriyadi. juga mengatakan kegiatan Monev KPID Jakarta mengikutsertakan para analis dari kalangan akademisi, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia Jakarta dan Universitas Nasional. Keterlibatan kedua kampus ini bukan untuk kali pertama, beberapa program kegiatan kerapkali diklaborasikan.

Bambang Pamungkas juga mengatakan keterlibatan kampus sebagai team Monev Penyiaran sebagai upaya mengukur keterbukaan LP secara objektif, karena para akademisi yang dilibatkan adalah para pakar dan ahli di. Bidang Media Massa. Hal ini juga dilakukan agar netralitas penilaian dapat terjaga dengan baik.

Guna mengapresiasi usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh semua LP, diakhir kegiatan Monev Penyiaran, KPID Jakarta merencanakan memberikan apresiasi penghargaan kepada LP pada ajang KPID Award yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang dimana penghargaan tersebut rencananya akan diberikan oleh Gubenur Provinsi DKI Jakarta.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0