Jualan di Pusat Kuliner Muara Karang Bayar Rp 64 Juta, PDIP: Apa UMKM Mampu? :: Nusantaratv.com

Jualan di Pusat Kuliner Muara Karang Bayar Rp 64 Juta, PDIP: Apa UMKM Mampu?

RTH pembebasan lahannya dilakukan Ahok kala menjadi gubernur DKI
Jualan di Pusat Kuliner Muara Karang Bayar Rp 64 Juta, PDIP: Apa UMKM Mampu?
Pembangunan pusat kuliner di RTH Muara Karang. (Antara)

Jakarta, Nusantaratv.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta ngotot menolak pembangunan pusat kuliner di ruang terbuka hijau (RTH) kawasan Muara Karang. Apalagi, harga sewa kios di lokasi yang pembebasan lahannya dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semasa menjadi gubernur DKI, mencapai Rp 64 juta per meter persegi.

Baca juga: PDIP: Bersyukur Anies Mau Tanam Pohon Kembali di Monas 

Sehingga menurut PDIP tak mungkin UMKM yang nantinya menyewa lokasi. 

"Apakah UMKM mampu membayar Rp 64 juta? Itu dikerjasamakan selama 20 tahun dan bagi hasilnya luar biasa, 85 persen ke pihak swasta dan 15 persen pihak Jakpro," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2020). 

"Itu kan sama aja kayak dia (swasta) dikasih (lahan). Gue (DKI) nonton saja," imbuh Gembong. 

Proyek pusat kuliner Muara Karang dikerjakan PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP), anak perusahaan Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD Pemprov DKI. JUP mengklaim sudah mendapat izin.

Gembong mengkritik keberadaan PT JUP, yang dinilai tak memiliki hak untuk menjalin kerja sama atau menyewakan lahan ke pihak ketiga.

"Ini soal pemanfaatan aset Pemprov, yang boleh memberikan ke pihak ketiga kan bukan PT JUP. Saya (DPRD DKI) enggak kenal PT JUP. Karena kita kasih PMD (penyertaan modal) untuk pengembangan PT Jakpro," jelasnya. 

Tanah RTH Muara Karang mulanya dipunyai Pemprov DKI dan diserahkan ke PT Jakarta Propertindo. Tanggung jawab kawasan itu lalu diberikan Jakpro ke PT JUP.

PDIP juga menyoroti klaim izin yang telah dikantongi pengembang. Menurut Gembong izin itu harus atas persetujuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Mau kapan pun diterbitkan, itu peruntukannya bukan peruntukan proyek. Itu bukan prosedurnya, kalau pun boleh, biasanya atas persetujuan gubernur," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0