Jokowi Permudah Kepemilikan Rumah Jadi DP 1 Persen :: Nusantaratv.com

Jokowi Permudah Kepemilikan Rumah Jadi DP 1 Persen

Kebijakan ini berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Jokowi Permudah Kepemilikan Rumah Jadi DP 1 Persen
Wamen PUPR John Wempi Wetipo. (Lintas Papua)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terus mempermudah akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya dengan melonggarkan persyaratan uang muka atau down payment (DP) yang semula minimal 5 persen menjadi hanya 1 persen.

Baca juga: Jokowi: BPJS Kesehatan Defisit Karena Salah Kelola 

Upaya ini merupakan bagian dari program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Pada 2019, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tengah memproses tambahan anggaran BP2BT guna membangun 7.500 unit rumah. Di samping uang muka, pelonggaran lainnya ialah lama waktu menabung.

"Sebelumnya, persyaratan lama menabung adalah 6 bulan. Dengan terobosan baru jadi hanya 3 bulan," ujar Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo saat membuka Indonesia Properti Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Sabtu (16/11/2019).

Kelonggaran lainnya ialah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT yang ditambah, yang awalnya 20 hari menjadi 30 hari.

Keempat, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Relaksasi aturan yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT itu dilakukan untuk mendorong percepatan penyaluran dan pembangunan rumah MBR.

Kementerian PUPR pun menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor  1013/KPTS/M/2019 tentang batasan lebar kavling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan lebar kavling rumah tapak umum yang diperoleh melalui Program BP2BT.

Regulasi itu menetapkan relaksasi ketentuan lebar kavling dari semula minimal 6 meter menjadi paling rendah 5 meter untuk site plan yang telah disetujui pemerintah daerah, paling lambat 1 Oktober 2019.

"Oleh karena itu, saya berharap kerja sama mitra pengembang dan bank pelaksana agar dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu yang tersisa tahun 2019 ini," jelas Wempi.

Kementerian PUPR turut mendorong pengembang dan perbankan serta stakeholder lainnya untuk mengutamakan kualitas rumah subsidi, sehingga pemilik merasa aman dan nyaman dalam membeli rumah itu.

Kementerian PUPR bakal melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan serta pendataan pengembang rumah subsidi melalui Sistem Registrasi Pengembang (Sireng).

Sistem informasi itu merupakan cikal bakal penerapan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, di mana seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi dan seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi.

Sampai 30 Oktober 2019, ada 19 Asosiasi Pengembang Perumahan serta 13.384 Pengembang Perumahan yang telah terdaftar dalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0