Jokowi Minta Normalisasi Sungai, Anies: Itu Program Basuki :: Nusantaratv.com

Jokowi Minta Normalisasi Sungai, Anies: Itu Program Basuki

Anies mengaku tak tahu kapan proyek itu dikerjakan
Jokowi Minta Normalisasi Sungai, Anies: Itu Program Basuki
Rapat penanganan banjir di Istana.

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan normalisasi atau naturalisasi sungai. Permintaan ini disampaikan Jokowi kala rapat koordinasi penanganan banjir di Istana Kepresidenan, Rabu (9/1/2020).

Baca juga: Tuntut Pertanggungjawaban Anies, DPRD Wacanakan Pansus Banjir 

Jokowi pun mendorong Anies melanjutkan kembali proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), dan meminta pengerjaannya selesai tahun ini.

Menanggapi hal itu, Anies menyebut normalisasi atau naturalisasi merupakan program Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu dengan Pak Menteri (PUPR). Programnya program Pak Menteri," ujar Anies usai rapat, saat ditanya kapan normalisasi atau naturalisasi dimulai. 

Anies mengaku sudah membahas masalah normalisasi dan naturalisasi dengan Basuki. Menurut dia, program normalisasi sungai telah disepakati dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.

Tapi, Anies tak memastikan kapan pihaknya akan memulai normalisasi itu. Ia hanya mengatakan bahwa normalisasi atau naturalisasi ini merupakan program jangka panjang.

"Itu jangka panjang. Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban," ucapnya.

Mengenai sodetan Sungai Ciliwung ke BKT, Anies menyebut pembebasan lahan sudah berjalan dan warga yang rumahnya terdampak sudah menyetujui untuk direlokasi.

Saat ini, kata dia  sudah proses appraisal, untuk selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembayaran ke masyarakat yang digusur.

"Dengan itu sudah tuntas, nanti insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," jelas dia.

Anies mengaku tak tahu kapan proyek sodetan Sungai Ciliwung akan mulai dan selesai. Menurutnya tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi agar masyarakat mau mejual tanah yang terkena proyek sodetan.

"Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0