Jokowi Beri Tunjangan PNS TVRI Sampai Rp 21 Juta, Ada Kaitan Sama Pemecatan Helmy? :: Nusantaratv.com

Jokowi Beri Tunjangan PNS TVRI Sampai Rp 21 Juta, Ada Kaitan Sama Pemecatan Helmy?

Aturan ini berlaku mulai 31 Desember 2019 lalu
Jokowi Beri Tunjangan PNS TVRI Sampai Rp 21 Juta, Ada Kaitan Sama Pemecatan Helmy?
Gedung TVRI. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan terkait tunjangan kinerja pegawai Televisi Republik Indonesia (TVRI). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2019 itu, pegawai TVRI mendapatkan tunjangan setiap bulan dengan memperhitungkan capaian kinerja.

Baca juga: Helmy Dipecat, Karyawan TVRI Segel Kantor Dewas 

Perpres 89/2019 itu ditandatangani Jokowi pada 30 Desember 2019 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 31 Desember 2019.

Pada Perpres dijelaskan, tunjangan kinerja pegawai TVRI untuk kelas jabatan 1 sampai 5 diberikan mulai dari Rp1.563.000 sampai Rp1.904.000 per bulan. Lalu meningkat menjadi Rp2.095.000-Rp2.915.000 untuk kelas jabatan 6-9. 

Untuk kelas jabatan 10 sampai 15, tunjangannya mencapai Rp3.352.000-Rp10.315.000 per bulan, serta Rp14.131.000 per bulan bagi kelas jabatan 16, dan Rp21.974.000 bagi pejabat kelas 17. 

Tapi, tunjangan hanya diberikan kepada pegawai berstatus PNS/ASN. "Tunjangan tidak diberikan kepada pegawai TVRI yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan," bunyi Pasal 3 ayat 1b. 

Tunjangan juga tak diberikan kepada pegawai Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai aturan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

"Tunjangan kinerja bagi pegawai TVRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai Oktober 2018," jelas Pasal 5. 

Di Pasal 6 PP, menjelaskan bahwa pajak penghasilan atas tunjangan kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Tapi, Direktur Utama TVRI diberi kewenangan menetapkan kelas jabatan sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai TVRI diatur dengan Peraturan Dewan Direksi TVRI dan berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Perpres.

Di sisi lain, internal TVRI tengah kisruh. Hal ini terjadi setelah Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memecat Direktur Utama TVRI Helmy Yahya. Tak tinggal diam, karyawan yang membela Helmy pun menyegel kantor Dewas, Kamis (16/1/2020).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0