Janggal Lagi! Anggaran Gunting Rumput DKI Rp 491 Juta :: Nusantaratv.com

Janggal Lagi! Anggaran Gunting Rumput DKI Rp 491 Juta

Anggaran ini ditemukan Seknas Fitra
Janggal Lagi! Anggaran Gunting Rumput DKI Rp 491 Juta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Tempo)

Jakarta, Nusantaratv.com - Temuan anggaran tak wajar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 terus berlanjut.

Baca juga: Dinilai Tak Transparan, Anies Diminta Ketua DPRD Buka KUA-PPAS

Kali ini Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menemukan anggaran gunting rumput dalam Program Pengelolaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebesar Rp 491 juta.

"Pembelian gunting rumput atau dahan untuk program pengelolaan pertamanan dengan total nilai sebesar Rp 491 juta. Di mana sebesar Rp 223 juta atau 1.324 buah gunting rumput/dahan terdapat di Suku Dinas Kehutanan Kota Jakarta Utara," ujar Sekjen Seknas Fitra Misbah Hasan di kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019).

Menurut Misbah, besaran anggaran program tersebut janggal dan tak tampak seperti salah input data. Karena, penyusunan KUA-PPAS sebagai cikal-bakal APBD 2020 sudah sejak lama dilakukan.

"Bukan sekadar salah input data, karena operator akan dipantau hasil input data oleh lapisan-lapisan dari tingkat terendah sampai tingkat atas. Ini bukan hannya sekedar salah input," jelasnya.

KUA-PPAS 2020 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah anggaran tak wajar yang dianggarkan Pemprov DKI. Antara lain anggaran untuk lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 124 miliar dan lainnya.

Anggaran tak masuk akal ini pertama kali ditemukan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

Bahkan, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) anggaran lem total Rp 127 miliar dan pulpen Rp 678 miliar. PDIP juga sempat mendapati anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu rukun warga sebesar Rp 556 juta.

Uang itu dipakai untuk biaya langsung personel yang terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sementara biaya langsung tidak personel ialah laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0