Helmy Yahya Dipecat Karena Buat Kuis Siapa Berani :: Nusantaratv.com

Helmy Yahya Dipecat Karena Buat Kuis Siapa Berani

Helmy juga disebut tak memenuhi prosedur saat memutasi jajaran
Helmy Yahya Dipecat Karena Buat Kuis Siapa Berani
Helmy Yahya.

Jakarta, Nusantaratv.com - Direktur Utama TVRI Helmy Yahya dicopot dari jabatannya oleh Dewan Pengawas (Dewas) TVRI, Kamis (16/1/2020). Salah satu alasannya, pembelian hak siar liga Inggris oleh Helmy. 

Baca juga: Jokowi Beri Tunjangan PNS TVRI Sampai Rp 21 Juta, Ada Kaitan Sama Pemecatan Helmy? 

Helmy dianggap tak bisa memberikan penjelasan di balik pembelian progam berbiaya besar itu. 

Ketua Dewas TVRI, Arief Hidayat Thamrin mengatakan, keputusan pemberhentian diambil berlandaskan pada kewenangan Dewas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Pasal 7 antara lain menyatakan, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran," ujar Arief melalui keterangan pers, Jumat (17/1/2020).

Dewas, kata Arief juga memiliki wewenang untuk memberhentikan serta mengangkat dewan direksi. 

"Dalam Pasal 24 juga dinyatakan anggota Dewan Direksi LPP TVRI diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan yang bersangkutan atau Dewan Direksi diberi kesempatan untuk membela diri," jelas Arief.

Menurut Arief, sebelumnya pada 4 Desember 2019, Dewas sudah memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRT) kepada Helmy Yahya. Lalu yang bersangkutan menyampaikan surat pembelaan diri kepada Dewas pada 18 Desember 2019.

"Melalui sidang pleno Dewan Pengawas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy Yahya," kata dia. 

Di samping itu, pemecatan Helmy lantaran adanya mutasi anggota struktural yang menyalahi prosedur internal perusahaan.

"Juga terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan re-branding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas," tutur Arief.

"Serta juga melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB cfm UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yakni asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Utamanya berkenaan dengan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani," imbuhnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0