FPI Bisa Demo Kedubes India, Anies Dinilai Jilat Ludah Sendiri :: Nusantaratv.com

FPI Bisa Demo Kedubes India, Anies Dinilai Jilat Ludah Sendiri

Padahal sebelumnya Anies menyatakan menyetop seluruh izin keramaian di Ibu Kota
FPI Bisa Demo Kedubes India, Anies Dinilai Jilat Ludah Sendiri
Demo di depan kantor Kedubes India.

Jakarta, Nusantaratv.com - Aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, yang memprotes sikap India terhadap umat Muslim di negara itu, digelar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020) kemarin.

Baca juga: ​​​​​Khawatir Corona Anies Setop Semua Izin Keramaian, Formula E? 

Pelaksanaan demonstrasi tersebut disoroti, mengingat sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bakal menyetop seluruh izin keramaian di Ibu Kota, menyikapi masuknya virus corona ke Indonesia melalui warga Depok.

Anies dinilai seperti menjilat ludah sendiri.

"Larangan itu panic policy, dibuat dalam kondisi panik. Sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan citra dirinya itu langsung menyetujui, langsung mengubah sikapnya sendiri. Ya seperti terkesan menjilat ludahnya sendiri," ujar pengamat lebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Sabtu (7/3/2020).

Di samping tak konsisten, Trubus menilai Anies tak matang dalam membuat kebijakan tersebut.

Dalam penyetopan izin keramaian, Anies tak menghitung untung-ruginya.

Adapun salah satu kerugian dari diberlakukannya kebijakan itu, kata Trubus ialah berkurangnya retribusi hiburan, lantaran banyak acara yang dibatalkan.

Diketahui, pada tahun 2019 Pemprov DKI Jakarta memperoleh uang Rp 860 miliar dari retribusi hiburan. Di tahun ini, Pemprov menargetkan Rp 1,1 triliun dari retribusi hiburan.

"Kan pengusaha-pengusaha pada rugi, pedagang pada rugi, akhirnya masyarakat jadi rugi," tuturnya.

Trubus menyarankan, dalam menyikapi munculnya kasus corona Anies seharusnya fokus kebijakan pada sosialisasi, komunikasi publik, serta edukasi publik mengenai cara mencegah penularan corona. Apalagi pemerintah pusat tak menerapkan larangan kerumunan secara nasional.

"Seharusnya diseragamkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat enggak ada larangan di daerah lain, ini jadi kontraproduktif," tandasnya. (CNNIndonesia.com)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0