Formappi: DPRD yang Bermartabat Pasti Nilai Langkah William Terpuji :: Nusantaratv.com

Formappi: DPRD yang Bermartabat Pasti Nilai Langkah William Terpuji

Lucius menduga pihak-pihak yang tak senang dengan aksi William merupakan orang-orang yang hendak bersekongkol mencuri anggaran
Formappi: DPRD yang Bermartabat Pasti Nilai Langkah William Terpuji
William Aditya Sarana

Jakarta, Nusantaratv.com - Peneliti Formappi Lucius Karus berpandangan anggota DPRD DKI Jakarta yang bermartabat pasti mendukung langkah anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

Baca juga: Ungkap Anggaran Aibon Malah Dilaporkan, William PSI Siap Pertaruhkan Jabatan

Sebab, William berhasil mengungkap anggaran janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta yang menjadi cikal-bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Anggota DPRD yang bermartabat pasti akan menilai langkah Wiliam sebagai sesuatu yang terpuji karena itu juga mencegah mereka dari bahaya penyalahgunaan kewenangan untuk mencuri uang dari anggaran janggal yang disusun," kata Lucius di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Pelaporan dan rencana pemberian sanksi dari Badan Kehormatan DPRD DKI kepada William, menurut Lucius patut jadi keprihatinan bangsa ini. Sebab hal itu kejadian yang tak masuk akal, mengingat yang melaporkan William yang tengah menyelamatkan uang rakyat, justru rakyat sendiri.

"Bagaimana bisa menjelaskan rakyat yang melaporkan William ke BK DPRD justru karena wakil rakyat yang dilaporkan itu tengah berjuang untuk memastikan uang rakyat DKI tak jatuh ke tangan para perompak anggaran," tuturnya.

Lucius menilai, bukan rahasia lagi bahwa sepanjang periode 2014-2019 cukup banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan celah perencanaan dan pembahasan anggaran yang tertutup antara eksekutif dan legislatif. Apalagi, menurutnya DPRD DKI 2019-2024 masih banyak anggota dewan lama yang berpengalaman melakukan pembahasan anggaran.

"Dulu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) juga pernah melawan DPRD DKI terkait anggaran siluman. Catatan DPRD lama soal proses pembahasan anggaran yang bermasalah, juga catatan tentang banyaknya kasus korupsi di parlemen daerah di seluruh Indonesia menjadi hal serius untuk diperhatikan oleh DPRD sekarang," paparnya.

Pembahasan anggaran, kata Lucius, apapun alasannya harus dilaksanakan secara terbuka. Transparansi tidak hanya soal rapat yang terbuka saja, tetapi juga soal data-data terkait proses pembahasan anggaran seperti KUA PPAS. Karena banyak kasus korupsi terjadi sejak tahap paling awal proses perencanaan.

"Itulah yang dilakukan William, yang merasa punya tanggung jawab moral sebagai anggota DPRD DKI baru. William ingin mencegah pembahasan dan perencanaan tertutup justru akan menjerumuskannya pada kebiasaan lama persekongkolan jahat para perompak anggaran. Karenanya apapun yang dia temukan dalam proses perencanaan dan pembabasan anggaran di DKI harus diketahui publik atau warga DKI," bebernya.

Menjadi aneh menurut dia ketika anggota BK DPRD memroses laporan dugaan pelanggatan etik William, apalagi menyebutkan ancaman teguran tertulis.

"Ini apa coba alasannya. Apakah ancaman hukuman tertulis itu karena keterbukaan William menyampaikan data yang ada atau karena gara-gara William, upaya para perompak anggaran terhenti sekaligus ditelanjangi?" tuturnya.

Lucius mensinyalir ada pihak yang mempunyai kepentingan dengan anggaran janggal, sehingga berusaha menyudutkan William dengan tudingan melakukan pelanggaran etik. Mereka, kata dia, sangat mungkin ialah orang yang bersekongkol dari awal untuk merampok anggaran.

"William sebagai Anggota DPRD baru mestinya dibantu dengan teladan anggota DPRD lama terutama soal integritas. Integritas bagi anggota DPRD itu bukan hanya soal tidak ditangkap KPK atau menjadi manusia pendiam yang pandai menyembunyikan borok. Integritas parlemen daerah terutama itu jika anggota DPRD bisa bekerja terbuka di hadapan rakyat dan bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat apa yang dilakukan," jelasnya.

"Rakyat adalah pemilik mandat karena itu jangan sampai DPRD merasa bisa mewakili rakyat untio segala sesuatunya. Yang jelas pembahasan anggaran tertutup bukan sebuah perilaku etis atau berintegritas, apalagi menutup itu hanya demi memuluskan niat busuk mengambil untung dari anggaran daerah," imbuh Lucius.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0