DPRD DKI Pertanyakan Rangkap Jabatan Anggota TGUPP :: Nusantaratv.com

DPRD DKI Pertanyakan Rangkap Jabatan Anggota TGUPP

Haryadi merupakan anggota TGUPP dan dewan pengawas rumah sakit
DPRD DKI Pertanyakan Rangkap Jabatan Anggota TGUPP

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mempertanyakan adanya anggaran yang dimasukkan untuk dewan pengawas (dewas) rumah sakit saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes). 

Baca juga: Tito Sebut Jakarta Kayak Kampung, PDIP: Realita 

Dinkes memasukkan anggaran untuk dewan pengawas dalam BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RS Koja sebesar Rp 211, 261,548. Anggaran ini disebut merupakan anggaran iuran yang dilakukan oleh tujuh rumah sakit, tapi memiliki besaran yang berbeda di setiap rumah sakitnya. 

"Jadi memang di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) atau pun Kemenkue, Kemenkes (Kementerian Kesehatan) BLUD harus ada dewas-nya," kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any dalam rapat di kantor DPRD DKI, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Khafifah menyebut satu tim dewan pengawas mengawasi tujuh rumah sakit. Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk mengawasi serta melakukan pembinaan. 

"Tim dewas itu ditanggung bersama-sama, tujuh RS pembinaan dan pengawasannya dalam satu tim itu untuk tujuh RS," kata dia. 

Satu tim dewas berisi 5 orang. Khafifah menyebutkan nama-nama dewan pengawas di antaranya merupakan Haryadi yang diketahui saat ini juga menjabat sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Anggota Komisi E Rani Mauliani dan Yudha Permana yang menyadari adanya rangkap jabatan, keduanya lalu menanyakan, apakah Haryadi yang dimaksud merupakan anggota TGUPP.

"Haryadi yang TGUPP?" ucap Rani. 

Khafifah pun membenarkan hal tersebut. Namun dia mengaku Haryadi dipilih sebagai dewan pengawas sebagai pensiunan profesional.

"Tapi ini dari BLUD Pak, dia bukan PNS memang, pensiunan profesional," imbuh Khofifah. 

Adapun Yudha, mempertanyakan dasar hukum terkait gaji yang diterima Haryadi karena memiliki dua jabatan. "Maksudnya gaji dobel satu TGUPP, satu dewas, apa boleh secara hukum?" kata Yudha

Ketua Komisi E Iman Satria kemudian memutuskan untuk mendalami hal itu dan berjanji akan memanggil dewan pengawas.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0