DPRD Dinilai Jadi Penyebab Lambannya Proses Penganggaran di DKI :: Nusantaratv.com

DPRD Dinilai Jadi Penyebab Lambannya Proses Penganggaran di DKI

Penyusunan alat kelengkapan dewan yang dinilai terlambat menjadi salah satu faktornya
DPRD Dinilai Jadi Penyebab Lambannya Proses Penganggaran di DKI
Logo Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ).

Jakarta, Nusantaratv.com - DPRD DKI Jakarta dinilai berperan besar dalam keterlambatan penyusunan anggaran DKI untuk tahun 2020. Salah satu penyebabnya ialah keterlambatan dalam penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD). 

Baca juga: RAPBD DKI Belum Rampung, Prasetyo Ajak Anies Temui Tito 

"Dewan kebanyakan main-main, dasar permasalahan ini ada pada keterlambatan penyusunan AKD, di mana partai politik terlalu berlarut-larut dalam memberikan keputusan mengenai siapa kader mereka yang ditempatkan sebagai pimpinan DPRD," ujar Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Rian, Jakarta, Jumat (29/11/2019). 

Menurut dia, ada waktu satu bulan yang terbuang akibat dari keterlambatan penyusunan alat kelengkapan DPRD DKI. 

"Kurang lebih satu bulan ada waktu yang terbuang percuma karena kegagalan parpol dalam mengefesiensi waktu untuk sebuah keputusan politik," kata dia.

Pihaknya pun menyoroti sikap anggota dewan yang dinilai berlebihan, dalam membahas item yang ada pada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Menurut dia, pembahasan KUA-PPAS ialah tahapan awal dalam mekanisme penetapan APBD, dari banyaknya tahapan lain yang harus ditempuh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI sendiri telah menyepakati KUA-PPAS DKI 2020 sebesar Rp 87,9 T. Setelah ini kedua pihak akan menetapkan RAPBD, sebelum akhirnya dijadikan APBD. 

Meski mengapresiasi penetapan KUA-PPAS, FPPJ tetap mengkritik pola koordinasi antara eksekutif dan legislatif.  

Menurut Rian, posisi eksekutif terlihat lemah dihadapan DPRD. Salah satu indikasinya ialah pemotongan anggaran program unggulan Anies seperti rumah DP 0 persen, atau program untuk masyarakat lainnya seperti subsidi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Terkait kondisi ini, ia menyarankan Anies belajar dari Ahok. 

"Sekali-sekali gaya Ahok boleh dipakai, terutama kalau berhadapan dengan DPRD. Biar tidak sewenang-wenang," tandas Rian. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0