DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor :: Nusantaratv.com

DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Bapenda Provinsi DKI Jakarta Juga Menerapkan Sistem Online Pembayaran PKB Melalui Aplikasi Samsat Online.
DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Ilustrasi. (Istimewa)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghapus sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Kebijakan penghapusan sanksi denda PKB ini berlaku mulai 3 April sampai 29 Mei 2020," kata Edi Sumantri, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Minggu (26/4//2020), seperti dikutip dari laman beritajakarta.id.

Penghapusan denda keterlambatan kendaraan bermotor bukan tanpa dasar. Menurutnya, hal tersebut sesuai amanat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta, Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana COVID-19.

Baca Juga: Sebanyak 72.415 Orang Ikut Rapid Test di Jakarta, 2.879 Dinyatakan Positif

Edi menjelaskan, Bapenda Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan sistem online pembayaran PKB melalui aplikasi samsat online. Sehingga, Wajib Pajak (WP) tidak perlu mendatangi kantor Samsat dan bisa tetap mengikuti kebijakan physical distancing selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kami mengimbau warga menggunakan kesempatan kebijakan penghapusan sanksi denda PKB sebaik-baiknya. Pajak yang dibayarkan WP nantinya sangat berguna untuk optimalisasi penanganan COVID-19 di Ibukota," imbuhnya.

Edi menambahkan, mengacu pada Pergub Nomor 36 Tahun 2020 sebanyak 12 jenis pajak lainnya yang menjadi penerimaan daerah dilakukan penghapusan sanksi denda. "Semoga dengan adanya stimulus ini bisa membuat WP tetap taat pajak di tengah pandemi COVID-19," tukas Edi.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0