Dinilai Tak Transparan, Anies Diminta Ketua DPRD Buka KUA-PPAS :: Nusantaratv.com

Dinilai Tak Transparan, Anies Diminta Ketua DPRD Buka KUA-PPAS

KUA-PPAS dibuka untuk dibahas bersama
Dinilai Tak Transparan, Anies Diminta Ketua DPRD Buka KUA-PPAS
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. (Warta Kota)

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, atau susunan anggaran cikal bakal APBD DKI 2020. Tujuannya agar pembahasan anggaran berjalan lancar. 

Baca juga: Kata Ketua BK Anggota DPRD Tak Boleh Ungkap Anggaran Aibon ke Publik 

"Tapi di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA-PPAS tahun 2020 seluruhnya," ujar Prasetio, Selasa (5/11/2019).

Prasetio bakal menyurati Anies guna mendukung permintaan tersebut. Transparansi ini dinilai penting, mengingat Prasetio mengaku belum mendapat draf rencana KUA PPAS 2020. 

"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020. Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Menurut Prasetio, legislatif dan eksekutif memiliki tugas yang sama yakni mengawal pembahasan anggaran. Sehingga, apabila ada rencana anggaran tak wajar, lebih baik diselesaikan bersama.

"Bagaimanapun juga hak penganggaran ada di DPRD, menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua DPRD. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal, mari kita luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini. 

KUA-PPAS 2020 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah anggaran tak wajar yang dianggarkan Pemprov DKI. Antara lain anggaran untuk lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 124 miliar dan lainnya. Anggaran tak masuk akal ini pertama kali ditemukan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

Bahkan, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) anggaran lem total Rp 127 miliar dan pulpen Rp 678 miliar. PDIP juga sempat mendapati anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu rukun warga sebesar Rp 556 juta.

Uang itu dipakai untuk biaya langsung personel yang terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sementara biaya langsung tidak personel ialah laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion (FGD).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0