Derek Mobil Warga 'Asal-asalan', Pemprov DKI Didenda Rp 186 Juta :: Nusantaratv.com

Derek Mobil Warga 'Asal-asalan', Pemprov DKI Didenda Rp 186 Juta

Mobil Mulyadi diderek tanpa surat pemberitahuan
Derek Mobil Warga 'Asal-asalan', Pemprov DKI Didenda Rp 186 Juta
Mobil derek Pemprov DKI. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditolak Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Anies harus membayar denda Rp 186 juta kepada seorang warga bernama Mulyadi.

Baca juga: Instalasi Gabion Dibongkar untuk Tahun Baru, PDIP: Pemborosan 

Awalnya Mulyadi, memarkir Nissan X-Trail nopol B-29-Zul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada 10 November 2015. Saat itu, parkiran di dalam area gedung PN penuh, sehingga ia memutuskan memarkirkan mobilnya di Jalan Gajah Mada. Padahal di jalan itu ada tanda larangan parkir.

Ketika selesai beracara di pengadilan, ia kaget saat kembali ke Jalan Gajah Mada,  karena kendaraannya sudah tidak ada di tempat semula.

Mulyadi lalu membuat laporan kehilangan kendaraan. Setelahnya, ia menunggu surat pemberitahuan penderekan kendaraan namun tak kunjung datang. Karenanya Mulyadi menilai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta lalai memberi tahu adanya penderekan. Belakangan diketahui, mobil dibawa ke parkiran IRTI Monas.

Karenanya Mulyadi menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mulyadi menilai Pemprov DKI telah melanggar Pasal 97 ayat 4 PP 43/1993 yang berbunyi:

Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud, petugas yang berwenang harus memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan.

Mulyadi mengajukan gugatan materiil Rp 186 juta dan kerugian imateriil Rp 2,5 miliar. Pada 14 Februari 2017, PN Jakpus mengabulkan gugatan dengan memutuskan Gubernur DKI dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi Rp 186 juta. 

Pada 19 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan itu. Adapun ketua majelis perkara ini Johanes Suhadi dan anggota Amir Maddi serta I Nyoman Adi Juliasa. 

Putusan itu turut dikuatkan oleh majelis kasasi pada 18 September 2018. Perkara nomor 2010 K/PDT/2018 diadili oleh Yakup Ginting dengan anggota Maria Anna Samiyati dan Yunus Wahab. 

Anies masih tidak mau menjalankan putusan MA dan memilih mengajukan PK. Namun hasilnya ditolak.

Perkara Nomor 993 PK/PDT/2019 itu diadili ketua majelis Nurul Elmiyah, anggota majelis I Gusti Agung Sumanatha dan Pri Pambudi Teguh. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0