Anggaran Konsultan Penataan Per RW Rp 556 Juta Dipertanyakan DPRD DKI :: Nusantaratv.com

Anggaran Konsultan Penataan Per RW Rp 556 Juta Dipertanyakan DPRD DKI

Komisi D DPRD DKI terkejut dengan usulan Dinas Perumahan itu
Anggaran Konsultan Penataan Per RW Rp 556 Juta Dipertanyakan DPRD DKI
Yuke Yurike. (Merdeka.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Yuke Yurike, mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu rukun warga (RW) di Jakarta sebesar Rp 556 juta. Anggaran itu ada di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Baca juga: Dikeluhkan Anies, Wakil Ketua KPK: E-Budgeting DKI yang Terbaik di Indonesia

Anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.

Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non-personel Rp 29.757.030.

Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel ialah laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discussion(FGD).

Yuke mengatakan, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu, dinilai terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp 556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa, tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?," kata Yuke, Senin (4/11/2019).

Berdasarkan konsep yang kerap disampaikan Anies dalam sejumlah wawancara, Yuke mengaku tak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun ini.

Bahkan, selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal, sementara banyak pemukiman kumuh dan padat di Jakarta yang tak tersentuh pembangunan.

Meski begitu, pada prinsipnya pihaknya setuju dengan penataan kampung kumuh, tapi terkait anggaran harus ada evaluasi.

"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," tandasnya. (Antara)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0