Ahli Hukum Perdata : Secara Substantif RRI tidak Memenuhi Syarat jadi BLU :: Nusantaratv.com

Ahli Hukum Perdata : Secara Substantif RRI tidak Memenuhi Syarat jadi BLU

Dalam Peluang Yang Sama, Pemerhati RRI, Zaitul Ikhlas Mengatakan, RRI Tetap Mesti Menjadi LPP.
Ahli Hukum Perdata : Secara Substantif RRI tidak Memenuhi Syarat jadi BLU
Secara Substantif RRI tidak Memenuhi Syarat jadi BLU

Jakarta, Nusantaratv.com - Ahli Hukum Perdata Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr. Busyra Azheri secara objektif berpendapat, RRI lebih tepat berdiri sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dibanding pulang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

“Negara mesti menjadikan LPP sebagai penyeimbang dari pesatnya pertumbuhan media dengan segala hiruk pikuk informasi. Media non profit mesti ada. Kalau terjebak dengan dinamika menggali uang, lantas masuk kapitalisasi ke siaran RRI, maka dapat kehilangan gesah sebagai lembaga independen,” ungkapnya dalam Dialog Khusus Penguatan Netralitas dan Independensi RRI Sebagai lembaga Penyiaran Publik di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Selasa (18/9/2018).

Di samping itu, jelas Dr. Busyra, andai dikupas secara hukum, cocok Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, RRI secara substantif tidak mengisi syarat dijadikan sebagai BLU. Sebab, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

“Untuk jadi BLU, mesti terdapat cantolannya. RRI dibawah kementerian mana?. Sementara, PP Nomor 12 Tahun 2015 mengenai LPP RRI, jelas disitu berbunyi RRI sedang di bawah dan bertanggung jawab untuk Presiden, bukan kementerian. Jelas disitu tidak dapat BLU,” tegasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Wakidul Kohar berpendapat, evolusi status RRI menjadi BLU bukan hakikat yang penting untuk RRI. Kebutuhan ketika ini ialah memperkuat RRI guna menghasilkan informasi dan berita yang lebih berkualitas.

“Keberagaman dan kualitas berita yang penting. Apakah tersebut LPP atau BLU. Tapi kekhawatirannya bila BLU, maju tak gentar bela yang bayar,” ulasnya.

Dalam peluang yang sama, pemerhati RRI, Zaitul Ikhlas mengatakan, RRI tetap mesti menjadi LPP. Jika berubah jadi BLU, layaknya industri media kebanyakan, maka tidak dapat lagi diinginkan netralitas dan independensinya.

“Informasi ini paling strategis. Kalau jadi BLU kemudian masuk tangan kepentingan, RRI dapat seperti media beda yang susah netral dan independen. Lihat saja, empunya media kini ini punya politisi, lantas orang punya kepentingan bisnis. Kalau terdapat yang mengobok-obok RRI guna kepentingan politik, saya yang bakal di depan membela RRI,” tegasnya.

Ketika berkata kualitas siaran RRI andai tetap menjadi LPP, menurut keterangan dari Zaitul, terdapat tanggungjawab republik ini guna ikut berperan dengan serius memberikan sokongan anggaran.

“Anggap saja mobil Rolls Royce, kan mewah. Kalau BBM nggak terdapat apa inginkan dikata. Biayai RRI, sebab secara historis RRI punya saham atas berdirinya negara dan menjaga republik ini. Ini perangkat perjuangan,” tambahnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0