Wuih! Di RUU Cipta Lapangan Kerja Pegawai Kontrak Bisa Dapat Pesangon :: Nusantaratv.com

Wuih! Di RUU Cipta Lapangan Kerja Pegawai Kontrak Bisa Dapat Pesangon

Pegawai kontrak di bawah setahun bisa mendapat pesangon jika di-PHK
Wuih! Di RUU Cipta Lapangan Kerja Pegawai Kontrak Bisa Dapat Pesangon
Demo buruh. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebut omnibus law melalui RUU Cipta Lapangan Kerja menguntungkan pekerja kontrak. Sebab, apabila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mereka juga bisa mendapat pesangon seperti pegawai atau karyawan tetap. 

Baca juga: Tolak RUU Omnibus Law Tentang Ketenagakerjaan, Buruh Awal Tahun Bakal Demo 

"RUU ini juga membahas soal pekerja kontrak di bawah setahun, di mana mereka mendapat upah minimum dan tidak dapat ditangguhkan. Serta mendapatkan pesangon sesuai dengan kontrak pengakhiran hubungan kerja (PHK)," ujar
Susiwijono di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Sedangkan bagi pekerja kontrak yang telah bekerja lebih dari setahun, bakal disesuaikan dengan skala pengupahan di perusahaan masing-masing. 

Mengenai upah per jam, diberlakukan untuk pekerjaan khusus. Contohnya di bidang ekonomi digital atau konsultansi.

"Pemerintah berkomitmen ingin memperluas dan membangun kesempatan kerja, sehingga angkatan kerja akan mudah mendapat pekerjaan," tutur Susiwijono.

Di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja juga membahas bagaimana mendukung investasi yang tak terpisah dari basis lingkungan, selain ekonomi serta sosial.

"Kita tekankan basis yang sudah berubah konsepnya jadi risk based approach, dan UU No. 32/2009 (tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tetap jadi filosofi dan yurisdiksi yang diselaraskan tanpa mengubah prinsip lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi," papar dia. 

Menurut Susiwijono, pihaknya bakal menemui Presiden Jokowi guna membahas progres terbaru omnibus law. Kemungkinan akan dilakukan dengan rapat terbatas untuk pemberian paraf dari Jokowi dan menteri-menteri terkait dalam draft dan naskah akademik RUU itu.

"Begitu sudah diparaf dan dikirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang paripurna, baru akan dibahas ke publik. Jadi, dijamin yang beredar (sekarang) tidak benar, karena masih ada di kami," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0