Wapres Ma'ruf Pastikan Pemerintah Takkan Legalkan Ganja :: Nusantaratv.com

Wapres Ma'ruf Pastikan Pemerintah Takkan Legalkan Ganja

Jika dipakai untuk medis pun menurutnya harus dilakukan kajian mendalam
Wapres Ma'ruf Pastikan Pemerintah Takkan Legalkan Ganja
Wapres Ma'ruf Amin saat bertemu Presiden Singapura Halimah Yacob.

Jakarta, Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan pemerintah tak mungkin melegalkan tanaman ganja guna dijadikan komoditas ekspor.

Baca juga: Klarifikasi Legalisasi Ganja Usulannya, Politikus PKS: Untuk Medis 

Pernyataan Ma'ruf menanggapi usulan anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafli Kande, yang meminta pemerintah melegalisasi tanaman ganja untuk diekspor.

"Ya pertama saya kira itu ada larangan ya (untuk dilegalkan dan diekspor). Enggak mungkinlah pemerintah melakukan itu," ujar Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Menurut Ma'ruf pemerintah tak mungkin mengekspor sesuatu yang dilarang untuk digunakan oleh orang lain. Apalagi, usulan Rafli tersebut sudah ditarik dan ditegur oleh pimpinan Fraksi PKS di DPR.

"Saya kira tak mungkin hal seperti itu kita ekspor, dilarang untuk ekspor untuk orang lain," jelasnya.

Jika ganja dipakai untuk pengobatan sekalipun, kata Ma'ruf perlu ada kajian yang mendalam untuk memastikan hal itu.

"Itu harus dilakukan kajian dulu. Namanya bukan mengekspor ganja itu. Sudah berubah namanya itu ya. Saya kira harus dikaji oleh Kementerian Kesehatan," tandasnya.

Sebelumnya, Rafli yang merupakan legislator daerah pemilihan Aceh ini menjelaskan usulannya yang menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor, untuk kepentingan dunia medis.

"Legalisasi ganja Aceh yang saya tawarkan merupakan, mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia yang membutuhkan, dan akan diatur dalam regulasi dan dikawal oleh negara," ujar Rafli, Jumat (31/1/2020).

Menurut dia, pemanfaatan ganja untuk medis telah dilakukan di sejumlah negara maju. Di negara maju ganja sudah diakui sebagai tanaman medis, sementara di RI masih terbentur dengan UU yang berlaku.

"Pemanfaatan ganja dari sisi medis yang sudah diakui dan digunakan sejumlah negara lebih maju, di negara kita, hanya terbentur UU No 35 tahun 2009 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Narkotika Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk kebutuhan medis. Jika pemerintah serius mau kelola dengan bijaksana, tinggal kita ajak teman DPR dan seluruh institusi terkait, kita revisi, yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan," papar anggota Komisi VI DPR ini.

Rafli menilai, sekarang saat yang tepat memaksimalkan potensi ganja sebagai komoditas ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas.

Ia mengaku memiliki dua konsep, yaitu melalui penetapan zonanisasi pilot project industri ganja Aceh untuk kebutuhan medis beserta turunannya, dan membentuk sistem program ini. 

Rafli mengklaim, berdasarkan hukum agama tanaman ganja tak haram. Yang haram adalah penyalahgunaannya.

"Secara hukum agama, tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram yang haram adalah penyalahgunaannya. Legalisasi ganja Aceh itu, untuk komoditi ekspor sebagai bahan kebutuhan medis dan turunannya, bukan untuk penyalahgunaan dan bebas dipergunakan," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0