Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf: Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terkait Cuti Petahana :: Nusantaratv.com

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf: Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terkait Cuti Petahana

Tim pengacara Jokowi menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar terkait urusan cuti yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi.
Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf: Tak Ada Aturan Yang Dilanggar Terkait Cuti Petahana
Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf (Foto: Bisnis.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta memberikan jawaban (eksepsi) atas gugatan hasil Pilpres kubu Prabowo-Sandi. Dalam sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019),  I Wayan Sudirta menjawab tudingan tim Prabowo-Sandi mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) terkait cuti petahana (Jokowi) selama masa kampanye lalu. Menurutnya tidak ada aturan yang dilanggar terkait urusan cuti yang dipersoalkan.

"Dalil Pemohon menyangkut persoalan abuse of power terkait cuti petahana adalah dalil yang bersifat asumtif yang tidak disetujui oleh Mahkamah, dan tidak berdasar secara hukum. Karenanya, terhadap dalil tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak dalil tersebut dan mengesampingkannya," kata  I Wayan Sudirta, seperti dikutip Nusantaratv.com dari detik.com, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, tim hukum Jokowi menyebut dalil pemohon berupa contoh yang disebut rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN serta penyalahgunaan APBN serta program pemerintah adalah tidak benar. 

"Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu," sambungnya.

Dipaparkan tim hukum Jokowi, soal norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu. Pasal tersebut sambung tim hukum Jokowi secara tegas menjamin sebagai calon presiden dan Wakil Presiden, hak presiden dan/atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan/atau wakil presiden. 

"Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika presiden dan/atau wakil presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan wakil presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil presiden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu," papar tim hukum Jokowi.

Selain itu, capres/cawapres petahana diberi batasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

"Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu," kata tim Jokowi.
 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0