Sidang Sengketa Istri Jumhur Hidayat Vs Pakuwon Group Berlanjut :: Nusantaratv.com

Sidang Sengketa Istri Jumhur Hidayat Vs Pakuwon Group Berlanjut

Istri Jumhur mengaku dirugikan PT EPH
Sidang Sengketa Istri Jumhur Hidayat Vs Pakuwon Group Berlanjut
Kuasa hukum Alia Febyani, Geraldy Sinaga

Jakarta, Nusantaratv.com - Sidang sengketa perdata Alia Febyani, istri mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, dengan PT Elite Prima Hutama (EPH/Pakuwon Group) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali berlanjut, Selasa (1/10/2019). Sidang dengan agenda jawaban sekaligus selingan eksepsi dari tergugat, yang merupakan pengembang Apartemen Casa Grande Residence, Casablanca, Menteng, Jakarta Selatan.

PT EPH yang diwakili kuasa hukum yakni Ai Siti Fatimah dan Sandra Marlen, mengatakan kompetensi absolute. Mereka menilai PN Jaksel tak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut.

Kuasa hukum Alia, Geraldy Sinaga berjanji akan menjawab argumentasi tergugat melalui sidang pembacaan replik yang diagendakan pada 8 Oktober mendatang. 

"Jawaban dari gugatan kita nanti akan kita jawab di replik, sidang minggu depan tanggal 8 Oktober," ujar Geraldy usai sidang.

Meski begitu, ia menegaskan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh PT EPH. Terutama pada klausula baku yang dibuat pengembang, yang disinyalir melanggar hukum.

"Kita menitikberatkan pada PMH PT Elite, kalau menjelaskan argumentasi ini, itu bahasa mereka. Tapi kita ada klausula baku, yang dipakai melawan hukum, dan itu perbuatan melawan hukum," jelasnya.

"Kami juga menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum PT EPH, tidak hanya dari konteks perjanjiannya saja," imbuh Geraldy.

Lebih lanjut pihaknya berharap majelis hakim yang dipimpin hakim ketua R Iim Nurohim, bisa memutus perkara ini secara adil.

"Hakim bisa memutus seadilnya, dan melindungi kami sebagai konsumen," jelas advokat dari Law Office ARPM & Co ini.

Sebelumnya, PT EPH digugat Alia lantaran perempuan itu merasa dirugikan karena surat Akta Jual Beli (AJB) dua unit apartemen yang dibeli tak kunjung diberikan oleh pengembang tersebut. Akibatnya, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) atas unit apartemen yang dibeli sejak 2012 itu, tak juga dimiliki hingga kini. Padahal, pengembang berjanji memberikan sertifikat itu 36 bulan setelah serah-terima unit.

Kondisi ini diakui istri aktivis senior itu merugikannya, karena sewaktu salah satu unit dijual, ia tak mendapat keuntungan, tapi justru sebaliknya. Ia merugi hingga Rp 1.095.000.000, kala menjual apartemen tanpa AJB dan SHMSRS. Padahal sewaktu ditawarkan pengembang, ia mengaku dijanjikan bakal mendapat keuntungan dari investasi dengan membeli unit apartemen itu.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0