Selain Kepada Baiq Nuril, Jokowi Juga Berikan Amnesti dan Grasi Kepada Kelompok dan Orang Ini :: Nusantaratv.com

Selain Kepada Baiq Nuril, Jokowi Juga Berikan Amnesti dan Grasi Kepada Kelompok dan Orang Ini

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun. 
Selain Kepada Baiq Nuril, Jokowi Juga Berikan Amnesti dan Grasi Kepada Kelompok dan Orang Ini
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (Foto: katadata.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum. 

Keppres tersebut baru saja ditandatangani oleh Presiden pada Senin (29/7/2019).

Terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril, Presiden Jokowi juga sudah pernah memberikan tindakan yang sama kepada kelompok dan orang ini. Berikut datanya.

Pada 2016 pemerintah sepakat memberikan amnesti kepada mantan pimpinan kelompok bersenjata di Aceh Timur yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya setelah sebelumnya dilakukan upaya pendekatan oleh Kepala BIN saat itu Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.

Pada 2017, Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Pada 2015, Jokowi juga pernah memberikan grasi kepada tahanan politik Organisasi Papua Mardeka (OPM).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan segera memproses pemberian amnesti terhadap terpidana pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril Maknun. Jokowi mengatakan surat persetujuan amnesti dari DPR sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Seperti diketahui, Amnesti adalah pernyataan terhadap orang banyak dalam terlibat tindak pidana untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut. 

Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhkan, yang sudah ataupun belum diadakan penyusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. 

Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0