Sebar Hoaks Kasus Kivlan Zen Rekayasa, Staf Sekolah di Depok Diciduk :: Nusantaratv.com

Sebar Hoaks Kasus Kivlan Zen Rekayasa, Staf Sekolah di Depok Diciduk

Sebar hoaks kasus Kivlan Zen rekayasa, Staf administrasi sekolah di Depok ditangkap polisi
Sebar Hoaks Kasus Kivlan Zen Rekayasa, Staf Sekolah di Depok Diciduk
Ilustrasi hoaks

Jakarta, Nusantaratv.com - Polisi menangkap seorang pria penyebar hoaks jika proses hukum Mayjen (Purn) Kivlan Zen hasil rekayasa aparat, Jumat (14/6/2019) pukul 02.00 WIB di kediamannya. Pelaku berinisial YM (32) yang merupakan warga Bojongsari, Depok, Jawa Barat itu, membuat hoaks seolah-olah terjadi percakapan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dari hasil patroli siber kami pada WA-WA Group, kami temukan ada hoaks seolah-olah capture-an percakapan antara dua pejabat negara bahwa kasus Pak Kivlan Zen ini rekayasa. Ini menyebar di 10 WA grup. Kami selidiki siapa penyebarnya, kami temukan penyebarnya adalah tersangka YM," ujar Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo di Mabes Polri, Jumat (14/6/2019).

Kepada polisi, YM mengaku dirinya tak mengetahui apakah percakapan itu asli atau tidak. Hoaks tangkapan layar itu juga menyertakan video pengakuan tersangka HK alias Iwan, yang sebelumnya disiarkan Polri di Media Center Kemenko Polhukam.

"Dia sendiri enggak tahu itu benar apa enggak. Tapi dia menyebarkan. Kami tangkap karena perbuatan tersangka dapat menimbulkan kegaduhan," tutur Ricky.

YM yang merupakan staf administrasi salah satu sekolah di Depok, mengaku termakan hoaks dan menyebarkannya lantaran dirinya merupakan salah satu pendukung capres-cawapres Pemilu 2019. Ia juga tergabung dalam 10 grup WA pendukung capres-cawapres tersebut, dan aktif memberi informasi kepada anggota grup lain.

"(Sepuluh WA grup) pendukung. Memang grup-grup WA pendukung paslon," ucapnya. 

Polisi menjerat YM Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP. Polisi masih memiliki waktu 1x24 jam guna menentukan ditahan atau tidaknya pelaku. 

"Ancaman hukuman pidana paling lama 4 tahun dan denda dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta," tandas Ricky. (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0