Mahfud Md: SKT Nggak Bisa Dimintakan MUI dan Malaikat, Kecuali FPI Sendiri :: Nusantaratv.com

Mahfud Md: SKT Nggak Bisa Dimintakan MUI dan Malaikat, Kecuali FPI Sendiri

Menurut Mahfud SKT terbit jika diminta dan memenuhi syarat
Mahfud Md: SKT Nggak Bisa Dimintakan MUI dan Malaikat, Kecuali FPI Sendiri
Menko Polhukam Mahfud Md. (Kompas.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) tak bisa dimintakan oleh pihak lain untuk diterbitkan. SKT itu bakal terbit apabila FPI memang meminta serta memenuhi syarat. 

Baca juga: Kata Dubes, Cuma Uighur yang Bermasalah dari Semua Muslim di China 

"Jadi tadi yang hendak tanya SKT itu, surat keterangan terdaftar itu nggak bisa diminta oleh orang lain, termasuk oleh Majelis Ulama (Indonesia/MUI) sekalipun, termasuk oleh malaikat sekalipun kalau FPI sendirinya tidak meminta," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Mahfud menyatakan, jika FPI ingin memperoleh SKT, tak perlu lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi langsung ke pemerintah. Dia mengatakan FPI bisa meminta SKT asal memenuhi semua syarat yang ada.

"Kalau mau meminta ya meminta aja gitu, enggak usah lewat Majelis Ulama, bisa kok. Asal dipenuhi syarat-syaratnya," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, berharap pemerintah mengeluarkan SKT FPI. Ia ingin pemerintah serta FPI berdialog bersama mendiskusikan kemajuan bangsa.

"Menurut saya, sebaiknya pemerintah mengeluarkan SKT dan mengajak pihak FPI untuk berdialog dan menyamakan pandangan untuk memajukan bangsa. Kita ingin Indonesia ini menjadi negara maju dan kuat," ujar Anwar.

Anwar menilai FPI merupakan bagian dari masyarakat yang bisa membantu negara dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia. 

"Untuk itu persatuan dan kebersamaan di antara kita dan dari seluruh elemen bangsa juga harus kuat karena kita sadar bahwa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah saja tapi juga oleh masyarakat. Untuk itu kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat termasuk FPI di dalamnya tentu saja sangat dituntut," paparnya.

Anwar mendambakan hubungan yang baik antara FPI dan pemerintah. Ia menilai, dengan adanya kepercayaan di antara kedua pihak, beban yang berat dapat menjadi ringan.

"Saya sangat menginginkan dan mendambakan di antara kita ada hubungan baik dan saling mempercayai karena dengan itu beban yang berat akan terasa menjadi ringan," ucapnya.

Diketahui, proses perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum selesai. Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya telah memberi rekomendasi perpanjangan SKT FPI ke Kemendagri setelah FPI berikrar setia kepada Pancasila dan NKRI. FPI juga sudah memenuhi sejumlah dokumen sebagai persyaratan.

Namun belakangan, FPI mengaku malas mengurus perpanjangan SKT mereka karena merasa SKT tak ada gunanya. FPI merasa tak pernah meminta bantuan pemerintah.

"FPI tidak perlu memperpanjang rekomendasi, bahkan malas memperpanjang rekomendasi. Toh, nggak ada gunanya," kata Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0