Kubu Anthon Sihombing Sebut Munaslub GINSI Ilegal :: Nusantaratv.com

Kubu Anthon Sihombing Sebut Munaslub GINSI Ilegal

Syarat sesuai AD-ART disebut tak dipenuhi Munaslub GINSI
Kubu Anthon Sihombing Sebut Munaslub GINSI Ilegal
Riska Harianja (kiri) bersama Anthon Sihombing

Jakarta, Nusantaratv.com - Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) kubu Erwin Taufan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Grand Mega Resort, Kuta, Bali, Rabu (13/11/2019). GINSI kubu ketua umum Anthon Sihombing, menilai munaslub ilegal dan cacat hukum.

Baca juga: Diduga Palsukan Tanda Tangan Ketum, Eks Sekjen GINSI Dipolisikan 

"Kami nilai munaslub ini cacat, mana ijinnya? Seharusnya level nasional seperti munaslub ini ada ijin dari pihak Polda Bali. Ini tidak ada ijin tapi jalan terus, ini ilegal, yang di dalam keluar semua," teriak salah satu pendukung Anthon.

Pendukung Anthon sempat berusaha masuk ruang munaslub, namun dihalangi petugas keamanan dan pecalang yang berjaga di depan pintu masuk.

"Maaf kami hanya menjalankan tugas pak, kami tidak ada urusan dengan masalah ini, tugas kami hanya mengamankan acara di dalam rungan," kata petugas keamanan ke pendukung Anthon.

Karena tak ingin mengganggu kenyamanan tamu hotel, Anthon dan pendukung memilih meninggalkan lokasi munaslub.

Humas BPP GINSI kubu Anthon, Riska Harianja menyatakan pihaknya bakal menempuh jalur hukum, lantaran munaslub kubu Erwin dinilai ilegal dan cacat hukum.

"Yang di dalam (ruangan munaslub) bersikukuh terus melanjutkan, maka kami juga akan menempuh langkah kami sendiri yakni membawa hal ini ke jalur hukum. Kami akan melaporkan munaslub yang cacat hukum ini," kata Riska.

Munaslub dipandang cacat hukum dan ilegal, sebab menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) GINSI, syarat munaslub bisa digelar yakni kehadiran minimal 1/2 pengurus BPP GINSI dan 1/2+1 Badan Pengurus Daerah (BPD).

"Yang hadir dua dari total 28 pengurus BPP dan enam dari total 14 BPD. Jadi tidak memenuhi syarat. Tidak benar ada klaim dukungan 10 BPD. Dari daftar absensi maksimal hanya enam, itu pun perlu diverifikasi," paparnya.

Menurut Riska, apabila ada pihak yang hendak melakukan pergantian pengurus melalui munaslub, ia tegaskan upaya tersebut tak sah. Erwin sendiri, kata Riska telah dipecat Anthon berdasarkan rapat pleno pengurus, sejak 22 Oktober 2019 lalu.

"Tak hanya Erwin, BPP juga memberhentikan Ratna Nila Juwita selaku pengurus di Kompartemen Perdagangan dan Perindustrian BPP GINSI. Keduanya dianggap melakukan kesalahan serius yakni diduga mereka telah mencuri dokumen organisasi tanpa seizin ketua umum.  Diduga mereka juga telah merubah isi anggaran rumah tangga organisasi," papar Riska.

Pihaknya pun menyesalkan kehadiran Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady, dalam munaslub.

"Sebagai orang di pemerintahan harusnya beliau tidak menghadiri munaslub yang diduga tidak memiliki izin dari pihak keamanan, atau status quo. Bahkan pihak hotel pun tidak mengetahui bahwa acara itu adalah munaslub GINSI," tandasnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0