KPK Setop Penanganan 36 Kasus Dugaan Korupsi, Alasannya? :: Nusantaratv.com

KPK Setop Penanganan 36 Kasus Dugaan Korupsi, Alasannya?

Ali mengklaim penghentian dilakukan setelah memeriksa kasus secara cermat
KPK Setop Penanganan 36 Kasus Dugaan Korupsi, Alasannya?
Gedung KPK. (Merdeka.com)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara yang telah memasuki tahap penyelidikan. Penghentian perkara dipastikan dilakukan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.

Baca juga: Bareskrim Didesak Lanjutkan Proses Hukum Deputi KPK 

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (20/2/2020).

Awalnya, Ali menjelaskan definisi penyelidikan. Menurut dia, penyelidikan ialah serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan.

"Dari definisi penyelidikan ini kita dapat memahami bahwa dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," jelasnya.

Penghentian kasus ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Antara lain, sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011 (9 tahun), 2013, 2015 dan lain lain.

Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti: bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

Ali menulis, penghentian perkara dalam tahap penyelidikan bukan hal baru di KPK. Dalam kurun lima tahun terakhir, lembaga antirasuah telah menghentikan penyelidikan kasus sebanyak 162 kasus.

"Perlu juga kami sampaikan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016 KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus," jelas Ali.

Penghentian kasus dalam tahap penyelidikan itu dulunya dilakukan karena dalam Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 atau UU KPK sebelum revisi itu melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan. Atas itu, KPK saat itu wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat.

"Sama halnya dengan pasca berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU Nomor 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati. Pada Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu dua tahun," papar dia.

"Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan," sambung Ali.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0