KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp18 Triliun :: Nusantaratv.com

KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp18 Triliun

KPK Berharap Kerja Sama yang Baik dan Telah Terjalin Dengan Berbagai Instansi Selama 2019 Dapat Ditingkatkan.
KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Senilai Rp18 Triliun
KPK selamatkan potensi kerugian negara Rp18 triliun pada 2019. (Dok. Humas KPK)

Jakarta, Nusantaratv.com - Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, mengatakan KPK melalui kegiatan Kordinasi Supervisi sepanjang 2019 telah mendorong Pemda (pemerintah daerah) untuk menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp18 triliun.

Jumlah ini dicapai dari penyelamatan potensi kerugian negara dengan memperbaiki tata kelola manajemen aset daerah. Hal itu disampaikan Alexander Marwata, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dari hasil itu rinciannya sebesar Rp9,6 triliun dan dari upaya optimalisasi pendapatan daerah (OPD) dan sebesar Rp8,4 triliun dari jumlah OPD 2018 Rp105,56 triliun menjadi Rp113,84 triliun pada 2019.

Aset tersebut di antaranya berupa konstruksi dan bangunan, taman serta prasarana jalan senilai total Rp3,2 triliun. "Kontribusi terbesar di antaranya di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2,1 triliun dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp968 miliar," ujar Alex Marwata, dilansir dari laman kpk.go.id, Senin (17/2/2020).

Baca Juga: Tendernya Diduga Menyimpang, Proyek RSUD di Aceh Dilaporkan ke KPK

Terkait manajemen aset daerah, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah mendorong penyerahan aset fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah agar tercatat sebagai aset Pemda. Aset-aset tersebut di antaranya berupa konstruksi dan bangunan, taman serta prasarana jalan senilai total Rp3,2 triliun. Kontribusi terbesar di antaranya di Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2,1 triliun dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp968 miliar. 

Upaya penataan aset lainnya dilakukan lembaga antirasuah itu dengan mendorong Pemda melakukan penertiban penggunaan aset daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan oleh pihak ketiga. Selama 2019 telah dilakukan penertiban aset senilai total Rp2 triliun.

KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) sejak 2014 melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di 34 Provinsi dan 542 Kabupaten atau Kota.

KPK berharap kerja sama yang baik dan telah terjalin dengan berbagai instansi selama 2019 dapat ditingkatkan. "Sehingga upaya-upaya pencegahan korupsi ke depan semakin dapat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Alex Marwata.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0