KPK Sebut Aturan SP3 Menyulitkan Untuk Tangkap Penguasa :: Nusantaratv.com

KPK Sebut Aturan SP3 Menyulitkan Untuk Tangkap Penguasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa aturan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang akan dituangkan dalam revisi Undang-undang (UU) KPK menyulitkan mereka dalam menangkap penguasa.
KPK Sebut Aturan SP3 Menyulitkan Untuk Tangkap Penguasa
Gedung KPK (politiktoday)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa aturan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang akan dituangkan dalam revisi Undang-undang (UU) KPK menyulitkan mereka dalam menangkap penguasa.

Padahal, dijelaskan  Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang,  korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan yang penanganannya membutuhkan waktu.

" Pada UU KPK sebelumnya ditegaskan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan kasus yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.  Tapi dalam rancangan revisi, KPK dibatasi waktunya untuk menangani perkara korupsi, "katanya, Minggu (8/9/19) di Jakarta.

Rasamala menambahkan, jika dalam satu tahun kasus tidak selesai, maka KPK diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi.

"Korupsi ini berhubungan dengan kekuasaan, kadang-kadang berhubungan dengan rezim. Hari ini terjadi korupsinya mungkin lima tahun lagi baru bisa terbongkar karena rezim masih berkuasa,".

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa akan sulit bagi KPK untuk menangkap mereka karena masih memiliki kekuasaan. 

Rasamala tak habis pikir bagaimana cara KPK menindak apabila pengusutan kasus hanya dibatasi maksimal satu tahun. Ia berujar,  pemberantasan korupsi di Indonesia akan mundur ke belakang apabila pembatasan tersebut terjadi.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0