KPK Diminta Periksa Nusron Wahid :: Nusantaratv.com

KPK Diminta Periksa Nusron Wahid

Nusron dinilai tak tersentuh hukum kendati disebut dalam kasus dugaan suap
KPK Diminta Periksa Nusron Wahid
Elemen masyarakat dari Germak saat berunjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (9/9/2019).

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa Nusron Wahid dalam kaitan dugaan suap mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Pasalnya, Ketua Pemenangan Pemilu 2019 Wilayah Jateng I Partai Golkar itu dinilai hingga kini tak tersentuh hukum, kendati namanya disebut-sebut dalam kasus suap kerja sama pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia. 

"Dalam pengakuannya Bowo menerangkan bahwa Nusron sebagai orang yang memintanya untuk menyiapkan amplop 'serangan fajar' di Pemilu 2019. Namun pengakuan tersebut sampai hari ini tidak mendapatkan perhatian yang mendalam dari KPK," ujar Koordinator Aksi Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) DKI Jakarta, Rifal Maulana, dalam unjuk rasa di depan kantor KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). 

Nusron, kata Rifal disebut sebagai pihak 
yang menyuruh Bowo menyiapkan 400 ribu amplop 'serangan fajar' diduga hasil korupsi yang terkait kerja sama PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss 
Transportasi Kimia. Amplop rencananya 
disebarkan di daerah pemilihan Nusron dan Bowo pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, agar kembali terpilih di parlemen.

"Dan sampai saat ini KPK belum pernah memeriksa Nusron Wahid dan mendalami lebih jauh keterlibatannya dalam kasus ini," tuturnya. 

Germak juga mendesak KPK mengusut dugaan korupsi di lembaga pimpinan Nusron, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Apalagi, kata mereka Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pernah menyatakan banyak kasus korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri, mulai dari saat pengurusan dokumen di daerah, penempatan hingga pulang kembali ke daerah. 

"Banyak terjadi praktik korupsi dalam penempatan TKI di luar negeri yang seharusnya diusut tuntas oleh 
KPK. Karena diduga kuat banyak terjadi rasuah di lembaga yang mengatur TKI 
termasuk BNP2TKI yang dipimpin oleh Nusron Wahid," jelas Rifal.

KPK diharapkan tak tebang pilih dalam menegakkan hukum, termasuk kasus korupsi yang diduga melibatkan Nusron. Upaya ini guna membuktikan jika lembaga antirasuah merupakan institusi independen, yang tak bisa diintervensi oleh siapapun dan kelompok manapun. 

"Meminta KPK untuk tidak tebang pilih dan kehilangan independensinya dalam 
penyidikan kasus korupsi, dan segera tangkap siapa pun yang terlibat dalam 
pusaran kasus korupsi tersebut," imbuh Koordinator Lapangan Germak Ahmad Zulfadli. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0