Kerap Disalahgunakan, PGI Minta Revisi SKB 2 Menteri :: Nusantaratv.com

Kerap Disalahgunakan, PGI Minta Revisi SKB 2 Menteri

SKB 2 menteri menurut PGI kerap dijadikan landasan untuk membatasi aktivitas peribadatan
Kerap Disalahgunakan, PGI Minta Revisi SKB 2 Menteri
Penyegelan salah satu gereja di Jambi, hasil keputusan FKUB. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Menko Polhukam Mahfud Md merevisi surat keterangan bersama (SKB) dua menteri. Sebab surat tersebut kini banyak disalahartikan untuk membatasi pendirian rumah ibadah. 

Baca juga: Jokowi Perintah Polri Tindak Penolak Pembangunan Gereja di Tanjung Balai Karimun 

"Salah satunya ya kita sudah lama memasukkan pokok-pokok pikiran tentang revisi SKB dua menteri. Tadi kita serahkan kembali pokok-pokok revisi tentang SKB dua menteri. Karena itu salah satu yang kemudian ditafsirkan secara bebas di bawah dan menjadi pokok dari banyak masalah yang muncul," ujar Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputt, saat menyambangi Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Sementara Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan, regulasi yang lahir tahun 2006 itu sesungguhnya ada untuk memfasilitasi dan memudahkan umat beragama menjalankan peribadatan. Bukan. malah sebaliknya.

"Nah yang terjadi sekarang, masyarakat menafsirkannya dan menggunakannya justru untuk membatasi. Dalam kerangka inilah kami meminta revisi," kata Gomar.

Adapun poin yang menurutnya harus direvisi ialah mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pihaknya tak setuju jika cara mendirikan tempat ibadah dilakukan melalui pemungutan suara, bukan melalui musyawarah.

"FKUB itu sangat proporsional dalam peraturan yang lama. Kita menuntut itu supaya tidak dipakai kata proporsional, karena dengan proporsional itu yang terjadi adalah voting, bukan musyawarah. Itu menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah. Oleh karenanya setiap FKUB itu jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyarakat," jelas Gomar.

PGI juga menginginkan agar FKUB tak menjadi lembaga penentu dalam pemberian izin pendirian tempat ibadah. Karena menurut dia yang berhak atas itu ialah negara atau pemerintah. Pemindahan kewenangan itu demi menghindari polemik di masyarakat. 

"Tidak boleh diserahkan kepada elemen sipil, dalam hal ini FKUB. FKUB itu kan perangkat sipil bukan otoritas negara. Kalau mau disebut rekomendasi, haruslah rekomendasi dari Kementerian Agama misalnya, kanwil atau kadep karena dia vertikal dari negara. Kalau FKUB ini kan masyarakat sipil, sangat mudah ditunggangi dan mudah disalahgunakan," tandas Gomar.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0