Jokowi Tak Bisa Paksa Lagi Dokter Spesialis Tugas ke Pelosok Papua :: Nusantaratv.com

Jokowi Tak Bisa Paksa Lagi Dokter Spesialis Tugas ke Pelosok Papua

Kebijakan ini telah dibatalkan Mahkamah Agung
Jokowi Tak Bisa Paksa Lagi Dokter Spesialis Tugas ke Pelosok Papua
Presiden Jokowi bersama anak-anak Papua

Jakarta, Nusantaratv.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar para dokter spesialis hingga ke penjuru Tanah Air. Atas itu, Jokowi terpaksa membuat peraturan presiden (perpres) baru yang tak lagi mewajibkan bagi dokter spesialis untuk berdinas hingga ke pelosok Papua, namun hanya secara sukarela dokter.

Baca juga: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jokowi Tahun Ini Paling Tinggi

Keputusan MA membatalkan kebijakan Jokowi seiring diketuknya putusan Judicial Review Nomor 62 P/HUM/2018. MA menganulir Perpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis. MA beralasan, wajib kerja merupakan bagian dari kerja paksa dan dilarang oleh UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.

Menyikapi putusan tersebut, Jokowi lalu mengeluarkan Perpres Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis.

"Pemenuhan pelayanan kesehatan spesialistik dilakukan melalui pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pendayagunaan dokter spesialis rumah sakit," demikian bunyi pertimbangan Perpres 31/2019, dikutip Senin (4/11/2019).

Jika dalam Perpres sebelumnya dokter spesialis wajib mau ditempatkan di daerah terpencil, maka kini menjadi sukarela. Dokter spesialis yang mau secara sukarela saja yang bisa ditempatkan di daerah terpencil. 

Bunyi pasal yakni Pasal 16 ayat 2:

Peserta penempatan dokter spesialis ditempatkan RS milik Pemerintah Pusat atau Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dapat berupa:

1. RS daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
2. RS rujukan regional; atau
3. RS rujukan provinsi.

yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Yang diutamakan ialah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedan, spesialis penyakit dalam, spesialis anastesi dan terapi intensif.

"Dalam menempatkan jenis spesialisasi lainnya, menteri mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat," bunyi pasal 17 ayat 3.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0