Jokowi Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum Agar Lebih Adaptif dan Responsif :: Nusantaratv.com

Jokowi Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum Agar Lebih Adaptif dan Responsif

Dengan Omnibus Law Berbagai Ketentuan Dalam UU yang Ada Akan Dipangkas dan Disederhanakan Serta Diselaraskan.
Jokowi Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum Agar Lebih Adaptif dan Responsif
Presiden Jokowi. (Muchlis Jr/BPMI Setpres)

Jakarta, Nusantaratv.com - Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada era disrupsi dan tantangan yang makin kompleks hingga membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien. 

Satu di antaranya ialah mengenai sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk berada dalam satu visi besar yang sama dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," ujar Presiden Jokowi, dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Selasa (28/1/2020).

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019, di Mahkamah Konstitusi, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (28/1/2020).

Dikatakannya, pemerintah saat ini tengah berupaya mengembangkan sistem hukum yang responsif dengan menyinkronkan berbagai Undang-Undang (UU) melalui satu Undang-Undang yang disebut dengan Omnibus Law. Dengan Omnibus Law tersebut berbagai ketentuan dalam Undang-Undang yang ada akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan.

Baca Juga: Dukung Omnibus Law, Notaris Undip: UU Banyak yang Lama, Sekarang Zaman Milenial 

"Omnibus Law perpajakan dan Omnibus Cipta Lapangan Kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI," lanjut ayah tiga anak itu.

Omnibus Law, ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu, memang belum populer di Indonesia. Namun, strategi serupa telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Filipina dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Strategi tersebut hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, saat ini terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Dia menyebut saat ini negara mengalami hiperregulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

"Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan, sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat," tukas mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) itu.

Diketahui, acara Penyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2019 yang dihadiri Presiden Jokowi ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman. MK selaku lembaga negara dan lembaga peradilan konstitusi menyampaikan kinerja MK selama kurun waktu 2019, utamanya mengenai jumlah perkara yang teregistrasi, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi lainnya.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0