Jokowi Diminta Turun Tangan di Kasus Dugaan Penganiayaan Novel :: Nusantaratv.com

Jokowi Diminta Turun Tangan di Kasus Dugaan Penganiayaan Novel

Jokowi didesak memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk memproses kasus tersebut
Jokowi Diminta Turun Tangan di Kasus Dugaan Penganiayaan Novel
GMPK saat berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.

Jakarta, Nusantaratv.com - Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) kembali turun ke jalan menuntut dijalankannya kembali proses hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, dalam kasus penembakan hingga tewas pelaku pencurian sarang burung walet. Kali ini, mereka berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). 

Baca juga: Penyidik Ajukan 56 Pertanyaan ke Novel, Apa Saja? 

GMPK berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus yang terjadi semasa Novel menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu itu. 

"Kami meminta supaya Bapak Presiden Jokowi memerintahkan jajaran Kejaksaan Agung dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini supaya clear," ujar Koordinator Lapangan GMPK Wiryawan, kepada wartawan. 

"Karena keluarga korban di sana di Bengkulu, meminta-minta kasus ini diperjelas," imbuh dia. 

Wiryawan meminta kejaksaan melanjutkan proses hukum kasus ini. Mengingat, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap kasus ini, telah dicabut. Sesuai hasil sidang praperadilan. 

Sehingga, harusnya berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Bila perlu, kata Wiryawan, Novel ditahan guna mempermudah proses hukum. 

"Kasus ini tidak main-main, karena menghilangkan nyawa seseorang dan ada empat cacat permanen. Salah satunya ditembak langsung oleh Novel Baswedan, sesuai pengakuan saksi," jelasnya. 

Pihaknya berjanji akan terus menggelar aksi, sampai kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini tuntas. 

"Aksi kita akan terus berlanjut, hingga kasus ini tuntas. Karena kita ketahui bersama menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan pelanggaran hukum berat di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wiryawan. 

Selain di Istana, GMPK menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Agung RI. 

"Kita ingin keadilan di negara ini berlaku merata, tidak pandang bulu. Karena semua sama di mata hukum," tandasnya. 

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0