Ini Poin yang Tak Disetujui Jokowi di Revisi UU KPK :: Nusantaratv.com

Ini Poin yang Tak Disetujui Jokowi di Revisi UU KPK

Jokowi menolak adanya lembaga eksternal yang mengatur penyadapan oleh KPK
Ini Poin yang Tak Disetujui Jokowi di Revisi UU KPK
Presiden Jokowi

Jakarta, Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju terhadap empat poin substansi dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diusulkan oleh DPR.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). 

Pertama, Jokowi tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Menurut dia, KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas demi menjaga kerahasiaan.

Kedua, ia tak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik KPK, bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN). 

"Yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," jelas dia. 

Yang ketiga, mantan Wali Kota Solo tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Ia menilai, sistem penuntutan yang berjalan sekarang sudah baik sehingga tak perlu diubah lagi.

Keempat, Jokowi mengaku tak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK ke kementerian atau lembaga lainnya.

"Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ucapnya. 

Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, serta tokoh-tokoh bangsa terkait dengan revisi UU KPK. Ia menegaskan terus mengikuti perkembangan rencana revisi UU KPK ini.

Ia juga telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin untuk mewakili pemerintah membahas rancangan undang-undang atas perubahan UU KPK bersama DPR.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0