Ini Alasan Adeksi Dukung Omnibus Law :: Nusantaratv.com

Ini Alasan Adeksi Dukung Omnibus Law

Omnibus law dinilai mampu mengatasi masalah terhambatnya investasi di daerah
Ini Alasan Adeksi Dukung Omnibus Law
Adeksi.

Jakarta, Nusantaratv.com - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mendukung omnibus law atau penyederhanaan regulasi yang dicanangkan pemerintah pusat.

Baca juga: Buruh Mogok Massal Jika RUU Cipta Lapangan Kerja Disahkan 

Sebab, kehadirannya dinilai bisa menertibkan sejumlah peraturan daerah (perda) yang tak sejalan dengan perundang-undangan, dan peraturan di tingkat pusat. Terutama dalam kaitan pengembangan investasi di daerah. 

"Omnibus law ini akan diterapkan di kota kami masing-masing karena kebijakan itu tentunya berkaitan dengan perda yang mana selama ini banyak perda yang tidak sinkron dan aneh-aneh, kemarin ada sekian perda yang diajukan dan dipotong oleh Kemendagri," ujar Ketua Umum Adeksi Armudji, usai bertemu ke Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Jumat (14/2/2020). 

Omnibus law, kata mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, akibat peraturan yang selama ini tumpang-tindih, iklim investasi terganggu. 

Melalui omnibus law, peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi di daerah dapat dihilangkan. 

Atas itu, Armudji meminta seluruh pemerintahan kota untuk turut mendukung dan mensosialisasikan omnibus law. 

"Dengan banyak sosialisasi omnibus law, mudah-mudahan itu akan mempercepat investasi yang datang baik ke kota maupun kabupaten sehingga tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan di daerah," jelas 
anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah mempertimbangkan dua upaya omnibus law terkait lapangan kerja dan pajak. Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah selesai di pemerintah, yang selanjutnya akan diajukan guna dibahas bersama DPR. 

Pada draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah usul untuk mengendalikan seluruh aspek pemerintahan di daerah, dengan merevisi salah satu pasal di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Disebutkan dalam draf, apabila peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, maka perda tersebut bisa dibatalkan melalui peraturan presiden.

Jika pemerintah daerah (pemda) tetap ngotot menjalankan perda yang tak seiring tersebut, maka mereka akan dijatuhi sanksi administratif berupa gaji kepala daerah dan seluruh anggota DPRD-nya yang tak dibayarkan selama tiga bulan.

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0