Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MA :: Nusantaratv.com

Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MA

Mahkamah Agung tolak gugatan Prabowo-Sandiaga soal kecurangan Pilpres 2019 yang TSM kecurangannya
Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MA
Capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Jakarta, Nusantaratv.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan tak menerima permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Dalam perkara ini, pihak pemohon diwakili Ketua BPN Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais, sedang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak termohon.

"Menyatakan permohonan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang diajukan oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais tidak diterima," seperti dikutip dari salinan putusan, Rabu (26/6/2019).

Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dipimpin Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Supandi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan, dalam pertimbangan putusannya, hakim menyatakan gugatan BPN Prabowo-Sandi bukanlah obyek pelanggaran administrasi pemilu (PAP).

"Inti pertimbangan putusan menyatakan obyek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," kata Abdullah. 

Menurut dia, yang seharusnya menjadi obyek perkara adalah keputusan KPU yang mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ucapnya 

Dalam perkara PAP ini, pemohon bukannya calon presiden dan wakil presiden, serta  obyek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan putusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM tidak diterima.

"Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidak diterima," jelas Abdullah.

BPN Prabowo-Sandi mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung setelah permohonannya ditolak Bawaslu.

Dalam perkara, BPN menggugat Bawaslu terkait putusan yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019. Pada permohonan, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). (Rizk)

BAGIKAN

REAKSI KAMU

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0